Poros Muda NU minta Kejagung Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran di Dinas PPKUKM DKI

MONITOR, Jakarta – Poros Muda NU mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta tahun anggaran 2024.

Koordinator Poros Muda NU, Ramadhan Isa setiap tahun Pemerintah Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk berbagai program yang diklaim mendukung kemajuan masyarakat Jakarta. Namun, ia menilai bahwa implementasi program–program tersebut patut dipertanyakan.

“Kami menilai bahwa alokasi anggaran untuk program–program masyarakat justru berpotensi menjadi ajang mencari keuntungan bagi oknum tertentu,” katanya dalam keterangan tertulisnya Senin, (02/06/ 2025).

Menurut Ramadhan masyarakat selama ini hanya dijadikan komoditas dalam berbagai program yang menggunakan APBD. Program-program ini sering kali tidak benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu program yang disorot adalah Belanja Makanan dan Minuman Pendampingan Batik Betawi yang mencapai Rp 117 juta pada tahun 2024. Selain itu, ada pula anggaran Honorarium Narasumber Pendampingan Batik Betawi sebesar Rp 432 juta dengan rincian Belanja Tenaga Ahli Batik Betawi Hub di masing-masing wilayah adiministraif Jakarta senilai Rp.85.140.000,-

“Poros Muda NU juga menyoroti adanya dugaan anggaran ganda dalam program pendampingan Batik Betawi di berbagai wilayah Jakarta. Kami menilai bahwa besarnya alokasi dana untuk tenaga ahli dalam program ini perlu diperiksa lebih lanjut,” tutunya.

Ramadhan menduga dengan total anggaran yang cukup besar ini, ada pola anggaran berulang yang berpotensi merugikan keuangan daerah. “Untuk itu atas dasar temuan tersebut, Kami mendesak Kejagung untuk segera mengusut dan melakukan penyelidikan,” ungkapnya.