PEMERINTAHAN

KKP Tindaklanjuti Perluasan Akses Pasar Perikanan di Benua Amerika

MONITOR, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Mutu menggandeng Kedutaan Besar Kanada (Kedubes Kanada) di Jakarta untuk menindaklanjuti hasil perundingan Indonesia – Canada CEPA (ICA CEPA) yang telah selesai Juni 2024. Kerja sama bilateral ini memperkuat fasilitasi perdagangan dan membawa peluang perluasan pasar perikanan Indonesia di Benua Amerika.

“Perundingan ICA CEPA telah final pada Juni tahun lalu, dan ini adalah momentum bagi sektor perikanan untuk dapat memanfaatkan benefitnya terutama dari bidang SPS”, kata Kepala Badan Mutu KKP Ishartini dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Rabu (19/2). 

Untuk mendapatkan berbagai fasilitas kemudahan dan perluasan akses pasar banyak negara melaksanakan negosiasi perdagangan komoditas secara bilateral dan meliputi berbagai aspek, atau yang biasa disebut Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). KKP sebagai lead sector perikanan aktif sejak 2022 mengikuti perundingan  Indonesia – Canada CEPA (ICA CEPA). Pada gelaran bilateral ini, sektor perikanan terlibat dalam negosiasi bidang Sanitary and Phytosanitary (SPS), Technical Barrier to Trade (TBT) serta Trade and Sustainable Development-Environment.

Ishartini menambahkan di bidang kerja sama SPS meliputi juga isu jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. “Untuk isu SPS fishery terutama mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Badan Mutu KKP adalah lead sectornya”, tegasnya.

Pertemuan dengan Kedubes Kanada

Kedutaan Besar Kanada di Jakarta juga telah melakukan pertemuan koordinasi dengan Badan Mutu KKP untuk berkolaborasi dalam topik jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dibawah skema ICA CEPA. Selanjutnya mereka akan memfasilitasi dan menghubungkan Badan Mutu KKP dengan mitra kerja atau otoritas kompeten di Kanada untuk melaksanakan koordinasi dan menyusun rencana aksi yang dapat diusulkan sebagai item agenda tindak lanjut setelah ICA CEPA resmi diteken.

Beberapa program yang diusulkan oleh Badan Mutu KKP bersifat joint action, capacity building, serta institutional buiding dalam rangka penguatan fasilitasi perdagangan Indonesia – Kanada sektor perikanan. Diantara kegiatan teknis yang disiskusikan oleh kedua pihak meliputi tema – tema sebagai berikut: market control and post-border surveillance on food safety, virtual audit, public transparency on food safety, serta berbagai kegiatan teknis sejenis lainnya.

“Badan Mutu KKP telah memiliki channel kerjasama dengan otoritas kompeten Kanada yaitu CFIA melalui Mutual Recognition Arrangement, sehingga koordinasi dengan Kedubes Kanada kali ini dapat segera ditindaklanjuti dengan pertemuan secara virtual antar otoritas kompeten dalam waktu 3 bulan ke depan”, tukas Ishartini di sela kesibukannya di Jakarta.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya mutu dan keamanan produk untuk memenuhi standar global. Dengan begitu, ekspor perikanan Indonesia ke pasar global dapat berdaya saing, khususnya Amerika Utara (Kanada dan AS), Jepang, Tiongkok, dan Eropa.

Recent Posts

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

6 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

6 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

10 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

11 jam yang lalu

Legislator Soal Remaja Diperkosa 27 Orang: Ini Extraordinary Crime yang Perlu Penanganan Luar Biasa

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan pemerkosaan…

15 jam yang lalu

Legislator Usul DPR Gunakan Hak Angket Atasi Ketegangan Polri Vs Kejaksaan Buntut Kasus Hukum Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta DPR menggunakan hak…

15 jam yang lalu