PARLEMEN

Pimpin Rapat Soal Calon Dewas LPI, Puan Bicara Pentingnya Kapasitas Pembiayaan Pembangunan Nasional

MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin DPR bertemu dengan Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Pengelola Investasi (LPl) yang diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pertemuan dilakukan dalam rangka konsultasi antara Pansel dengan DPR untuk membahas pergantian anggota Dewas LPI dari unsur profesional.

Pertemuan digelar di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024). Selain Sri Mulyani, hadir pula Wamenkeu Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Rionald Silaban. Seluruh perwakilan fraksi DPR mengikuti rapat konsultasi ini.

“Kami bertemu dalam rangka konsultasi antara Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan dengan Pimpinan DPR untuk membahas calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dari unsur profesional,” kata Puan.

Agenda hari ini dilakukan dalam rangka pemberian nama calon anggota Dewas LPI yang telah disepakati Pansel kepada DPR untuk dikonsultasikan sebelum calon terpilih nantinya dilantik oleh Presiden. Dua calon anggota Dewas LPI yang telah dijaring Pansel yakni Erwandi Hendarta dan Timur Sukimo juga turut hadir dalam pertemuan ini.

Adapun pemerintah membentuk Pansel Anggota Dewas LPI karena masa jabatan tiga tahun untuk Yozua Makes akan berakhir pada tanggal 22 januari 2025. Sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah harus melakukan konsultasi dengan DPR untuk membahas calon Anggota Dewas LPI.

Untuk diketahui, 2 calon Anggota Dewas LPI dari unsur profesional yang telah dipilih Pansel memiliki pengalaman masing-masing di bidangnya. Erwandi Hendarta yang saat ini menjabat sebagai senior partner and the Head of Finance & Projects Practice Group in Hadiputranto, Hadinoto & Partners diketahui memiliki pengalaman mendalam di bidang hukum.

Sementara Timur Sukimo memiliki pengalaman di bidang hukum dan pengawasan antara lain sebagai komisaris independen Garuda Indonesia. Puan pun berpesan bagi siapa saja yang terpilih nanti sebagai anggota Dewas untuk membantu menunjang kinerja LPI.

“LPI didirikan untuk memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan nasional, yang dikelola secara korporasi dan profesional. Sehingga LPI membutuhkan orang profesional yang ahli di bidangnya tersebut,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Sesuai Pasal 165 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pembentukan Lembaga Pengelola Investasi bertujuan untuk meningkatkan nilai aset secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

“Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) merupakan amanat omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja,” ucap Puan.

Dewas di lembaga ini sendiri bertugas melakukan seleksi dan pengangkatan dewan direktur yang bertanggung jawab dalam melaksanakan operasionalisasi LPI. Selain itu, Dewas LPI juga bertugas untuk menyusun pengaturan dasar-dasar pengelolaan LPI, sebagai landasan bagi kegiatan operasional lembaga tersebut.

Puan berharap anggota Dewas baru nanti dapat memberi pengawasan terbaik kepada LPI dalam upaya meningkatkan investasi Indonesia dan menggerakkan perekonomian Indonesia, serta menyerap tenaga kerja.

“LPI harus bisa menarik dana investasi untuk negara dan membantu menggerakkan ekonomi Indonesia, serta mengatasi pengangguran sesuai semangat UU Cipta Kerja,” tutup Puan.

Recent Posts

DPR: Rumah Subsidi Harus Layak, Bukan Picu Permukiman Kumuh

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menegaskan pentingnya menjaga…

3 jam yang lalu

Inilah Barang Bawaan yang Dilarang Dibawa di Koper Bagasi Jemaah

MONITOR, Jakarta - Menjelang pemulangan jemaah ke tanah air, jemaah haji diimbau untuk memperhatikan barang…

5 jam yang lalu

Soal Rencana Perekrutan 24 Ribu Tamtama, Komisi I DPR Ingatkan Tupoksi TNI

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menanggapi soal rencana TNI Angkatan…

5 jam yang lalu

Menteri PU Tekankan Enam Prinsip Pembangunan Infrastruktur untuk Hadapi Tantangan

MONITOR, Jakarta - Dalam rangka menghadapi tantangan pertumbuhan urbanisasi yang pesat dan risiko perubahan iklim…

6 jam yang lalu

Izin Tambang di Raja Ampat Dicabut, DPR Minta Pemerintah Konsisten, Jangan Nanti Berjalan Lagi

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty menyambut baik langkah Presiden Prabowo…

6 jam yang lalu

DPR: Budaya Kerja Garuda Seperti Kanker, Bukan Cuma Rugi Tapi SDM Juga Bermasalah!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam turut menyoroti kasus hilangnya iPhone…

8 jam yang lalu