PARLEMEN

DPR Desak ASDP Perketat Keamanan Kapal Merak-Bakauheni Jelang Mudik

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mendorong PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperketat pengamanan dan pengawasan dalam kapal penyeberangan Merak – Bakauheni. Hal itu, khususnya, untuk mengantisipasi peristiwa pencurian di atas kapal saat puncak mudik lebaran nanti.

Pengawasan ini sebagai bentuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik yang menggunakan jasa kapal penyeberangan Merak-Bakauheni. Mengingat pada masa mudik lebaran 2025 lalu kasus pencurian di atas kapal penyeberangan Merak-Bakauheni sempat ramai diberitakan.

“Saya minta pihak ASDP bekerjasama dengan pihak kepolisian memperketat pengamanan agar maraknya kasus pencurian di atas kapal memanfaatkan kepadatan penumpang saat mudik lebaran tahun lalu tidak terulang lagi pada tahun ini,” ujar Novita saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dengan para mitra kerja dalam rangka persiapan arus mudik di Pelabuhan Penyeberangan Merak, di Cilegon, Banten, Kamis (12/3/2026).

Novita juga menyoroti perlunya antisipasi kemacetan saat antrean memasuki pelabuhan Merak karena penyempitan jalan. Bahkan ketersediaan lampu penerangan jalan juga perlu lebih diperhatikan lagi, mengingat tak sedikit para pemudik yang melakukan perjalanan di malam hari.

“Lampu penerangan jalan, area pelabuhan Merak dan sekitarnya sekali lagi saya ingatkan agar benar-benar diperhatikan. Banyak pemudik yang menggunakan jasa penyeberangan Merak – Bakauheni di malam hari sehingga penerangan jalan juga penting,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Hal lain yang menjadi perhatian Legislator asal Dapil Jawa Tengah VIII ini adalah perlunya persiapan tim kesehatan, sehingga perlu ada jalur (line) khusus ambulance agar terhindar dari kemacetan jika sewaktu-waktu ada penanganan masalah medis.

“Terakhir, harus dipastikan peralatan untuk pertolongan seperti pelampung sesuai jumlah penumpang. Jumlah penumpang kapal penyeberangan juga harus sesuai kapasitas/aturan yang berlaku,” tutup Novita.

Recent Posts

Benarkah Hantavirus Bisa Jadi Pandemi Baru? Ahli Epidemiologi UIN Jakarta Beri Penjelasan dan Imbauan Penting

MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…

28 menit yang lalu

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

3 jam yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

3 jam yang lalu

Komisi XI DPR: UU P2SK yang Baru Perkuat Tata Keuangan RI di Tengah Kemajuan Zaman

MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…

3 jam yang lalu

Warga Sangihe Terisolasi Akibat Gempa Dahsyat di Sulut, Puan Dorong Ketangguhan Bencana di Pulau Terluar

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…

3 jam yang lalu

Jasa Marga Optimalkan Respons Real-Time melalui One Call Center 133

MONITOR, Jakarta - Menjelang mobilitas masyarakat yang diprediksi akan meningkat pada periode libur sekolah pada…

16 jam yang lalu