Sekda Lamteng Tersangka Kasus Rekrutmen 387 Tenaga Honorer Fiktif, Legislator Pertanyakan Mengapa Belum Ditahan

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mempertanyakan mengapa Polisi belum menahan Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Tengah, Welly Adiwantra meski sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus rekrutmen hampir 400 tenaga honorer fiktif. Ia meminta agar kasus ini diusut tuntas.

“Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa tersangka belum ditahan padahal sudah diketahui ada kerugian negara yang sangat besar dari kasus ini,” kata Abdullah, Selasa (28/7/2026).

Untuk diketahui, Welly resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Lampung pada pertengahan bulan Juni 2026 lalu. Welly resmi terbukti melakukan tindak pidana korupsi rekrutmen 387 tenaga honorer fiktif saat menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Metro.

Akibat perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian senilai Rp 11 miliar sebab upah tenaga honorer itu dibayarkan setiap bulannya. Meski begitu, Polisi belum menahan Welly dengan alasan subjektivitas penyidik serta sikap kooperatif yang ditunjukkan tersangka selama pemeriksaan.

Terkait hal ini, Abdullah meminta penegak hukum untuk transparan dan tidak berat sebelah.

“Seorang warga yang hanya mencuri 5 kayu dari hutan Negara saja langsung ditangkap. Meski pada akhirnya kasus diselesaikan dengan restorative justice (RJ) setelah kasusnya viral, yang bersangkutan sempat ditahan dan dirilis secara resmi lengkap dengan baju tahanan,” tuturnya.

“Sementara di kasus rekrutmen tenaga honorer ini, kerugiaan Negara sampai Rp 11 miliar dan dilakukan secara struktural. Ini soal keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi setiap penegak hukum,” imbuh Abdullah.

Abdullah juga menyebut, banyak kasus perkara kecil namun penindakannya langsung besar-besaran namun di sisi lain, kasur besar justru ‘dikecilkan’.

“Hari-hari ini publik tengah marah dengan berbagai ketidakadilan yang dirasakan masyarakat kecil. Aparatur negara seharusnya bisa memberikan teladan agar publik tidak semakin resah,” ungkap politisi PKB tersebut.

Abdullah menambahkan, kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dibangun melalui kepastian bahwa setiap kebijakan Negara dibangun dengan integritas yang tinggi.

“Kasus di Lampung Tengah tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut tata kelola administrasi Pemerintahan dan kerugian Negara yang sangat besar,” sebut Abdullah.

Anggota Komisi Penegakan Hukum DPR ini juga meminta transparansi dalam penyidikan kasus di Lampung Tengah itu. Menurut Abdullah, transparansi penting untuk menunjukkan bahwa Negara tidak hanya memproses dugaan tindak pidana, tetapi juga memperbaiki sistem agar penyimpangan serupa tidak kembali terjadi.

“Usut tuntas kasus ini, dan perlu juga diketahui apakah ada keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Semua pihak yang merugikan Negara harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujar Legislator dari Dapil Jawa Tengah VI itu.

Abdullah pun meminta Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait untuk melakukan audit menyeluruh mengenai tata kelola kepegawaian di lingkungan pemerintahan. Ia khawatir modus serupa dilakukan di daerah lain.

“Di saat jutaan orang sedang berusaha berjuang mencari nafkah, berlomba mendapatkan pekerjaan, ini ada ratusan posisi fiktif yang dibuat untuk menguntungkan segelintir orang. Ini miris sekali,” tukas Abdullah.

Abdullah juga mendesak pihak kepolisian untuk terus melaporkan perkembangan penanganan kasus di Lampung Tengah secara terbuka.

“Jangan menunggu viral. Ini menyangkut integritas dan profesional penegak hukum,” tegasnya.

“Dan seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, jangan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” pungkas Abdullah.