MONITOR, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono memaparkan program ketahanan pangan yang diusung kementeriannya di tahun 2025, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR di Jakarta, Selasa (3/9).
KKP mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp6,22 triliun di tahun 2025. Rinciannya Belanja Operasional sebesar Rp2,91 triliun (47%) yang terdiri atas Belanja Operasional Pegawai sebesar Rp1,92 triliun dan Belanja Operasional Perkantoran Rp991,54 miliar. Sementara Belanja Non Operasional
dialolasikan sebesar Rp3,31 triliun (53%).
Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, lanjut Menteri Trenggono, KKP mengusulkan tambahan anggaran 2025 sebesar Rp6,14 triliun yang akan digunakan untuk implementasi program Ekonomi Biru.
“Termasuk bantuan kepada masyarakat stakeholder perikanan, ketahanan pangan nasional, penyediaan pangan bergizi dan bermutu bagi masyarakat, penguatan pengawasan dan pencegahan IUU Fishing, serta pembangunan Kampung Nelayan/Budidaya Modern untuk peningkatan produktivitas masyarakat, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan serta penciptaaan lapangan pekerjaan,” kata Menteri Trenggono.
Selain itu, Menteri Trenggono menjelaskan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2025 yang diarahkan untuk mendukung Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN) Pangan Akuatik, khususnya memperkuat Swasembada Pangan melalui Peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan dan garam, pengelolaan kawasan konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pemberdayaan nelayan, pembudidaya
ikan dan pengolah dan pemasar hasil perikanan.
“Usulan alokasi anggaran DAK Fisik Bidang KP/Pangan Akuatik Tahun 2025 mengacu pada usulan daerah yang disampaikan melalui Aplikasi Krisna BAPPENAS adalah sebesar Rp 1,3 Trilun, terdiri atas Usulan Provinsi sebesar Rp785 miliar dan Kabupaten/Kota sebesar Rp524,9 miliar,” jelasnya.
Berdasarkan Teknokratik Multilateral Meeting, menu DAK Fisik Bidang KP/Pangan Akuatik TA 2025 meliputi: pembangunan/rehabilitasi Pelabuhan Perikanan/UPTD provinsi, Pembangunan/Rehabilitasi Balai Benih Ikan/UPTD Provinsi dan Kabupaten-Kota, rehabilitasi sarana dan prasarana pengawasan dan Konservasi di Provinsi, pengadaan sarpras garam rakyat di Provinsi; pengadaan sarpras pemberdayaan usaha nelayan skala kecil di kabupaten/kota, pengadaan sarpras pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil di kabupaten/kota, dan rehabilitasi sarpras pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kabupaten/kota.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR- RI, Sudin menegaskan bahwa pada prinsipnya komisi IV mendukung program KKP 2025, khususnya untuk ketahanan pangan nasional dan pangan bergizi nasional sesusaindemgan program pemerintah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Kami akan menggelar FGD untuk membahas secara detail usulan anggaran tambahan KKP 2025,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, RKP Tahun 2025 berpedoman pada 8 Sasaran Pembangunan dan 5 Agenda Pembangunan.
Selaras dengan RKP, pembangunan sektor kelautan dan perikanan berlandaskan 5 arah kebijakan berbasis Ekonomi Biru yaitu Penambahan kawasan konservasi laut; Penangkapan ikan terukur berbasis kuota; Pengembangan budidaya laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan; Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Pembersihan sampai plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.
