DPR Kritik Impor Bahan Makanan dari Thailand untuk Jemaah Haji Indonesia

Anggota Timwas Haji DPR, Luluk Nur Hamidah saat melakukan inspeksi ke salah satu perusahaan katering di Madinah

MONITOR, Jakarta – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR menyoroti penggunaan bahan makanan impor dari Thailand untuk jemaah haji Indonesia. Dalam pengecekan di Madinah pada Sabtu (8/6/2024), Anggota Timwas Haji DPR, Luluk Nur Hamidah, menyayangkan kurangnya upaya pemerintah dalam mendukung produktivitas petani Indonesia.

“Kita sangat menyayangkan mengingat jumlah jemaah haji kita yang sangat besar. Mengapa tidak ada langkah serius dari pemerintah untuk mendukung produktivitas petani kita sendiri?” ujar Luluk kepada media.

Timwas Haji DPR melakukan inspeksi terhadap makanan yang disediakan oleh Nooha for Catering Services Company Al Hijrah di Distric Syuran, Sy.Qubaa.

Luluk mengharapkan pemerintah untuk lebih mendukung kebutuhan makanan jemaah haji dengan mengimpor langsung dari Indonesia. “Perluasan impor dan memperbesar jejaring agar pangan kita bisa memenuhi kebutuhan jemaah kita sendiri sangat penting. Thailand dan Vietnam mendapatkan manfaat dari jumlah jemaah kita yang besar, padahal kontribusi mereka relatif kecil,” jelasnya.

Menurut Luluk, penggunaan beras lokal dari Indonesia akan membuat jemaah merasa lebih nyaman dan sehat. “Menggunakan beras lokal Indonesia akan membuat jemaah kita merasa nyaman dan sehat. Mengapa pemerintah terkendala dalam mengekspor bahan baku ke Saudi untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji kita?” papar Politisi Fraksi PKB ini.

Luluk juga mempertanyakan kendala pemerintah dalam mengimpor bahan makanan bagi jemaah haji, terutama masalah harga ekspor. “Jika kendalanya adalah harga ekspor, mengapa tidak ada langkah yang dipermudah? Jika perlu, subsidi dari negara bisa diberikan sehingga bahan baku tidak harus diimpor dari Thailand,” tambahnya.

Timwas Haji DPR berencana untuk mengecek langsung ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait impor pangan bagi jemaah haji Indonesia. “Kita akan cek ke Kemendag apakah ada kendala dari sisi perjanjian perdagangan dengan Arab Saudi,” ucap Luluk.

Selain itu, Timwas Haji DPR meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan haji. “Kami akan meminta BUMN pangan, seperti ID Food dan RNI, untuk melihat peluang perbaikan di tahun mendatang,” pungkas Luluk.

Kritik ini menyoroti pentingnya upaya serius dari pemerintah dalam mendukung petani lokal dan memastikan kenyamanan serta kesehatan jemaah haji Indonesia melalui penyediaan bahan makanan berkualitas.