MONITOR, Batam – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Prof Rokhmin Dahuri mengatakan sampai saat ini nelayan tidak memiliki asuransi yang jelas. Beberapa tahun lalu pernah diberikan pemerintah, tetapi terhenti karena hanya untuk stimulus tahun pertama setelah itu nelayan diminta mandiri asuransi.
Hal tersebut disampaikan Rokhmin Dahuri saat menjadi narasumber utama Focus Group Discussion (FGD) “Optimalisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Kemaritiman Provinsi Kepulauan Riau Untuk Meneguhkan Kesejahteraan Rakyat” yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Hotel AP Premier, Batam, Senin (4/12/2023).
Pakar Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menegaskan bahwa nelayan bukan tidak mampu membayar iuran angsuran mandiri. Tetapi sulitnya akses hingga banyaknya permasalahan asuransi membuat mereka enggan memilikinya.
“Pemerintah Provinsi Kepri akan mengucurkan anggaran asuransi Rp3,5 miliar untuk 32.000 nelayan di Kepri pada 2023. Namun, nelayan berharap, asuransi tidak hanya diberikan selama satu tahun saja,” terang Rokhmin Dahuri.
Mantan menteri kelautan dan perikanan itu menuturkan tantangan penguatan industri kelautan dan perikanan di Indonesia diantaranya suku bunga pinjaman bank masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, dan fungsi intermediasi (alokasi kredit) untuk sektor tersebut sangat rendah.
“Dari total alokasi kredit perbankan nasional, pinjaman yang diberikan ke sektor kelautan dan perikanan hanya mencapai sekitar 0,32 persen dari total nilai pinjaman Rp2,6 triliun. Sementara alokasi kredit tertinggi diberi ke sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 26,94 persen,” tuturnya.
Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu menyebut Indonesia masih menjadi negara dengan pemberi suku bunga pinjaman tertinggi pada 2021, yaitu sebesar 10,5 persen, dibanding beberapa negara Asia, seperti Vietnam (7,6 persen), Thailand (3,3 persen), China (5,6 persen), Filipina (7,1 persen), Brunei Darussalam ( 5,5 persen), Singapura (5,3 persen) dan Malaysia (3,9 persen).
Dalam paparannya, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan Prov. Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya mineral. Sebagian besar potensi pertambangan mineral sudah dieksploitasi di beberapa daerah, seperti Bintan, Tanjungpinang,Karimun, dan Lingga.
Potensi sumber daya mineral yang berupa mineral logam dan non logam tersebar di Kab. Karimun, Kab. Bintan, Kab. Lingga, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.
Mineral logam: Timah, Bauksit Bijih Besi, Monasit dan Titan Laterit. Mineral non logam: kaolin, granit, andesit dan pasir kuarsa. Andesit dalam bentuk bijih sebesar 384.400.000 ton ada di Kabupaten Bintan, sedangkan Monosit Sebesar 241 ton ada di Kabupaten Lingga.
Potensi pertambangan yang memberikan kontribusi pendapatan daerah terbesar adalah minyak dan gas bumi yang terdapat di Kab. Natuna dan Kab. Kepulauan Anambas.
Potensi sumber energi minyak dangas bumi terletak di Laut Natuna. Berdasarkan Peta Potensi Energi Laut (ESDM, 2022): a) Selat Riau dekat dengan Kepri memiliki kecepatan arus maksimum 1.75 m/s dengan kepadatan daya maskimum 2.747 kW/m2 seluas 140.000,00 m2.
b) Selat Sugi Riau dekat dengan Kepri memiliki kecapatan arus maksimum 1.24 m/s dengan kepadatan daya maskimum 0,977kW/m2 seluas 1.546,20 m2. c) Selat Lampa di Natuna memiliki kecapatan arus maksimum 1.28 m/s dengan kepadatan daya maskimum 1.075 kW/m2 seluas 2.536,90 m2.
Peta Sumber Daya Mineral Kelautan Indonesia (ESDM, 2022): a) Wilayah Kundur-Kumpar Kep. Riau memiliki Mineral berat pembawa UTJ (manosit, senotim, apatit, dll) Heavy mineral bearing REE (monazit, xenotime, apatite, etc ) dengan volume sebesar 811,313,276 m3.
b) Wilayah Bintan Selatan Kep. Riau memiliki Pasir Silika (Silica sand) dan Unsur Tanah Jarang (REE) dengan potensi sebesar 1,071,130,000 m3.
Lebih lanjut, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, sektor unggulan pembangunan ekonomi KP Provinsi Kepulauan Riau antara lain: Pertama, Perikanan Tangkap. Kedua, Perikanan Budidaya. Ketiga, Pengolahan Hasil Perikanan. Sedangkan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau pada 2011 – 2021 turun rata-rata 3,24 % per tahun.
