MONITOR, Pasuruan – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk membangun akuntabilitas pelayan publik. Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) pada sosialisasi optimalisasi Peran BPK dan DPR dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, di Pasuruan, Jawa Timur, belum lama ini.
“Sebagai bentuk tanggung jawab Saya sebagai anggota Komisi XI DPR pada bidang keuangan dan pembangunan, untuk membangun akuntabilitas di pemda,” ujar legislator yang juga Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), dikutip Senin (29/05/2023).
Dia menambahkan bahwa kinerja pemda diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diawasi oleh lembaga legislatif demi mewujudkan akuntabilitas. Sosialisasi itu, kata dia, untuk memberi pemahaman dan pengetahuan tentang peran, tugas, dan tanggung jawab BPK maupun DPR.
“BPK sebagai salah satu mitra kerja DPR RI menjadi pemegang kunci mengenai akuntabilitas. DPR dan DPRD menjalankan hak budget dan pengawasan terhadap pemerintah, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara dengan mengacu hasil pemeriksaan BPK,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Dikemukakan pula bahwa semua laporan audit BPK terhadap seluruh kementerian dan lembaga diserahkan kepada DPR dalam rangka hubungan tata negara. Oleh karena itu, disampaikannya bahwa BPK merupakan salah satu lembaga tinggi negara.
Dalam kesempatan yang sama, Misbakhun juga memuji Pemkot Pasuruan yang selama 3 tahun berturut-turut memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Anggota Dewan dari Dapil Jawa Timur II itu mengatakan bahwa dirinya akan mengapresiasi capaian tersebut dengan terus memperjuangkan kepentingan Pasuruan di tingkat pusat.
Sementara itu, Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengaku bangga karena Kota Pasuruan dipilih menjadi lokasi untuk sosialisasi itu. Menurut dia, sosialisasi itu merupakan cara untuk membangun pengetahuan dan persepsi bersama tentang peran dan fungsi BPK dalam rangka memperkuat sistem keuangan negara.
“Saya ajak para ASN untuk terus berprestasi. Setiap rekomendasi yang diberikan dari BPK, temuan-temuan itu dibahas di dalam rapat dan membuat perencanaan untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti,” pesannya.
 untuk membangun akuntabilitas pelayan publik. Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) pada sosialisasi optimalisasi Peran BPK dan DPR dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, di Pasuruan, Jawa Timur, belum lama ini.){kind=link}