MONITOR, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, meminta pemerintah untuk menunda pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur.
Menurut Akmal, anggaran pembangunannya tahun depan sebaiknya dialihkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Keberatan ini disampaikan Akmal dalam pada Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN TA 2024, di DPR RI.
“Pembangunan IKN harus ditunda karena bukan hal yang urgen. Anggaran pembangunannya tahun depan sebaiknya dialihkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti bantuan bagi masyarakat miskin untuk mendorong pemulihan daya beli,” ujar Akmal dalam keterangannya.
Diketakan Akmal, Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian, dan belanja yang berkeadilan lainnya
Selain itu, menurut dia keuangan negara harus mempertimbangkan kebijakan tepat jangka pendek yang memperhatikan prioritas. Untuk saat ini, menurutnya, yang harus menjadi fokus dan prioritas pemerintah adalah menstabilkan harga kebutuhan pokok, bukan pembangunan IKN.
“Anggaran yang sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas berbagai hal. Pemerintah juga dapat mencari solusi lain untuk mengatasi masalah stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi, seperti pengembangan kebijakan harga yang sesuai, pengendalian inflasi, subsidi bagi masyarakat kurang mampu, atau peningkatan produksi dalam sektor-sektor yang relevan,” jelasnya.
