Jalan di Lampung Rusak, Pengawasan Pemerintah Dinilai Sangat Lemah

MONITOR, Yogyakarta – Kondisi jalan di Provinsi Lampung yang belakang menjadi sorotan pemerintah dan publik, menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hilmy Muhammad, merupakan cerminan dari masih kurangnya pengawasan dan pembinaan pemerintah terhadap infrastruktur di daerah.

Selain itu, hal ini menjadi celah minimnya komunikasi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.

“Masalah jalan di Lampung ini menjadi cerminan nasional, ya. Jadi kita perlu melihat bahwa masalah di daerah, juga menjadi masalah bagi Pusat. Dalam berbagai kesempatan kunjungan ke daerah, kita kerap menemukan jalan-jalan yang tidak ideal. Ini menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah Pusat sejauh ini cenderung pada proyek-proyek infrastruktur nasional sehingga kurang maksimal memberikan pengawasan dan pembinaan pada proyek- proyek yang lebih kecil tetapi dampaknya sangat dapat dirasakan oleh masyarakat, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan lain-lain,” jelas Senator asal D.I. Yogyakarta tersebut dalam keterangan tertulis pada Jum’at (5/5/2023) malam.

Pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut juga meminta agar daerah-daerah lain tidak jumawa dan merasa jalan di daerah paling bagus. Tidak hanya di luar Jawa, di Jawa sendiri, masih banyak jalan yang pembangunannya terhambat.

“Untuk daerah lain, meskipun tidak menjadi sasaran inspeksi Presiden, tidak perlu jumawa dan merasa jalannya sudah baik. Di Jawa juga masih banyak jalan yang kurang layak, jadi tidak perlu melakukan bullying terhadap Lampung. Saya kita, semua menteri juga pernah ke Lampung, mengapa baru hari ini terjadi pengambilalihan pembangunan jalan?” ucapnya.

Oleh sebab itu, Gus Hilmy berharap kasus jalan rusak di Lampung ini menjadi pintu masuk komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemda, menurut Gus Hilmy, juga bisa mengajak para wakil rakyat, baik DPRD, DPR maupun DPD, untuk duduk bersama untuk menyelesaikan hal ini.

“Ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi antara daerah dengan pusat. Kalau daerah tidak mampu karena APBD terbatas, APBN bisa turun tangan untuk membantu. Kalau Pemda kurang memiliki dukungan untuk meminta APBN, bisa mengajak para wakil rakyat, baik DPRD, DPR RI, maupun DPD RI untuk bersama-sama mendorong pemerintah pusat agar mau membantu daerah,” kata Gus Hilmy.

Di sisi lain, Gus Hilmy mengapresiasi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya melalui media sosial. Namun demikian, Gus Hilmy berharap aspirasi itu disampaikan dengan cara- cara yang sopan sesuai adat istiadat ketimuran.

“Penyampaian aspirasi dalam berbagai bentuk, tentu tidak ada masalah. Itu bagian dari
kehidupan demokrasi kita. Hanya saja, kita harap aspirasi disampaikan dengan cara-cara yang lebih bijak. Kita perlu mengingatkan bahwa bangsa kita ini bangsa beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Jadi kita upayakan agar sikap kita dapat mencerminkan kebudayaan kita, termasuk dalam menyampaikan aspirasi,” pungkas Gus Hilmy.