BUMN

Erick Thohir: BUMN Pangkas Birokrasi Berbelit-belit!

MONITOR, Jakarta – Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan komitmen untuk membersihkan kementerian yang dipimpinnya dari perilaku koruptif.

Dalam rapat bersama DPR, Erick juga menyatakan dirinya telah mendorong BUMN agar terus berbenah dan mengefektifkan pelayanan. Salah satu upaya Erick yakni merampingkan peraturan.

“Selaku Menteri BUMN, saya mendorong kerja yang efisien dan tidak korup. Salah satunya menyederhanakan Peraturan Menteri BUMN dari 45 menjadi hanya 3 peraturan utama,” tuturnya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Dengan perampingan peraturan ini, ia berharap kinerja perusahaan BUMN semakin meningkat dan efektif.

“Semoga penyederhanaan ini bisa membuat kerja lebih efisien dan kinerja meningkat di semua perusahaan BUMN,” imbuhnya.

Recent Posts

GKB-NU ingatkan Masyarakat Waspadai Operasi Asing Ganggu Stabilitas Nasional

MONITOR, Jakarta – Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) menilai mengingatkan masyarakat perlu bersikap kritis…

3 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri: Revisi UU Kehutanan Kunci Atasi Deforestasi dan Perkuat Ekonomi Hijau

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Rokhmin Dahuri, menegaskan…

12 jam yang lalu

Mahasiswa UNUSIA Gugat UU Pesantren ke MK, Desak Negara Hapus Syarat Anggaran Berdasarkan Kemampuan Keuangan

MONITOR, Jakarta – Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) mengajukan uji materiil atau Judicial Review…

13 jam yang lalu

Sampaikan Pesan Presiden Prabowo, Menaker Serahkan Instrumen Asli Ratifikasi Konvensi ILO 188 kepada Dirjen ILO

MONITOR, Jenewa — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya kehadiran…

15 jam yang lalu

Antisipasi Kelelahan Jemaah Pasca Armuzna, Klinik Satelit Madinah Siaga 24 Jam

MONITOR, Madinah – Kementerian Haji dan Umrah RI melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab…

15 jam yang lalu

FH Unusia Dorong Kepailitan Berbasis Syariah Diselesaikan di Peradilan Agama

MONITOR, Jakarta – Bergulirnya pembahasan revisi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kembali…

15 jam yang lalu