MONITOR, Jakarta – Rencana pemerintah menaikkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60 rupanya mendapat dukungan dari Komisi VIII DPR RI.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyatakan usulan kenaikan biaya haji tahun 2023 perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan prinsip istitha’ah (kemampuan) berhaji dalam konteks pembiayaan.
“Prinsipnya, kami ingin biaya haji ini dapat terjangkau masyarakat sesuai dengan prinsip istitha’ah atau kemampuan, namun tetap mempertimbangkan sustainibilitas keuangan haji dan keadilan nilai manfaat bagi seluruh jemaah haji,” ujar Ace Hasan dalam keterangan persnya, Selasa (24/1/2023).
Politikus Golkar ini menjelaskan, nilai manfaat merupakan hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk lebih dari 5 juta jemaah yang masih menunggu antrean berangkat, bukan hanya milik yang akan berangkat tahun ini.
“Kami tidak ingin nilai pokok keuangan dan nilai manfaat jemaah haji tahun depan dan seterusnya terpakai untuk jemaah haji tahun ini. Ini yang kami sedang hitung bersama dengan BPKH,” ujarnya.
Ace menyebut Komisi VIII masih akan membahas soal pembiayaan haji tahun 2023 pekan ini dengan Dirjen Haji dan Umroh, Kementerian Kesehatan RI, pihak maskapai penerbangan, dan PT Angkasa Pura, serta pihak-pihak yang terkait dengan layanan haji baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.
Ace pun menegaskan, komisinya juga meminta BPKH memastikan ketersediaan dana haji yang diperuntukkan sebagai nilai manfaat untuk haji tahun ini.
 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60 rupanya mendapat dukungan dari Komisi VIII DPR RI.){kind=link}