MONITOR, Jakarta – Menteri Agama Nasaruddin Umar mendorong ormas keagamaan untuk memperkuat peran dalam pengembangan ekonomi syariah, transformasi pesantren, serta pencegahan masalah sosial untuk umat.
Pesan ini disampaikan Menag saat menerima jajaran Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU. Hadir, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, Wakil Ketua Lakpesdam PBNU Muhamad Syauqillah, Pengurus Lakpesdam PBNU Muhammad Najih Arromadloni, Direktur Eksekutif Lakpesdam PBNU Asrul Raman, Program Specialist and Development Ade Cahyadi, serta Sekretaris Eksekutif Ajeng Arum Mawarni.
Menag menegaskan bahwa dinamika ekonomi modern menuntut pendekatan lintas disiplin yang lebih komprehensif dan lebih dari sekedar menggunakan satu disiplin keilmuan.
“Ketika mengikuti dunia perekonomian modern ya tidak bisa diselesaikan dengan fikih muamalah saja tapi harus diselesaikan dengan (ilmu) perbankan syariah, ekonomi Islam jadi bukan berarti kita meninggalkan mu’amalah,” ujar Menag di Jakarta, Senin, (2/3/2026).
Menurutnya, penguatan literasi dan praktik ekonomi syariah menjadi penting agar umat mampu beradaptasi tanpa kehilangan nilai dasar keagamaan.
Ia juga mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan program pemberdayaan. “Jangan sampai terbawa arus, kita mesti profesional ketika melakukan kerja-kerja inovatif,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Menag juga mengungkapkan rencana pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU). Lembaga tersebut dirancang untuk mengintegrasikan pengelolaan zakat, wakaf, infak, hingga kurban dalam satu koordinasi.
“Kami mau membentuk lembaga pemberdayaan umat (LPDU), jadi nanti zakat, wakaf, infaq, dan sampai kurban dll di bawah situ,” ujarnya.
Menag menekankan, organisasi keagamaan besar seperti NU harus mampu mencetak kader dan SDM unggul agar dapat menjawab tantangan sosial dan ekonomi ke depan. “NU harus bisa mencetak kader, mencetak SDM yang bagus,” tegasnya.
Direktur Eksekutif Lakpesdam PBNU Asrul Raman menyampaikan sejumlah program yang telah dan tengah dijalankan lembaganya, sekaligus menyampaikan kebutuhan dukungan dari Kementerian Agama.
Asrul menjelaskan, selama 2,5 tahun terakhir Lakpesdam melakukan kolaborasi program Bimwincatin (Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin) dan BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) di enam kabupaten dampingan. Namun, menurutnya, perlu penguatan kerja sama dengan Direktorat Bimas Islam serta Bimas agama lain untuk memperluas pencegahan perkawinan anak, termasuk penyamaan modul pelatihan agar dapat direplikasi di daerah lain.
“Kami selama 2,5 tahun telah melakukan kolaborasi Bimwincatim dan BRUS di 6 kabupaten, namun perlu penguatan kolaborasi lagi dengan Bimas Islam serta bimas agama yg lain,” ujar Asrul.
Ia juga menyampaikan kebutuhan dukungan Kemenag dalam mendorong transformasi pesantren agar tidak hanya menjadi pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga berkembang sebagai ekosistem ekonomi syariah.
Selain itu, melalui program inklusi, Lakpesdam memperkuat implementasi ekoteologi di sejumlah kabupaten dan berkolaborasi dengan agamawan lokal. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjawab isu lingkungan hidup berbasis nilai-nilai keagamaan.
“Lewat program inklusi lakpesdam memperkuat implementasi ekoteologi di beberapa kabupaten dampingan dengan menggandeng Agamawan lokal,” tandasnya.
