Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa
MONITOR, Jakarta – Setiap pelanggaran kampanye yang terjadi harus diberikan sanksi tegas. Pernyataan itu dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa.
Saan menyatakan, pelanggaran kampanye banyak ragamnya misal melakukan kampanye di rumah ibadah, lembaga pendidikan, dan pemerintah.
“Harus ada (sanksi). Tegas sanksinya,” ujar Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Apabila tidak adanya sanksi terhadap larangan kampanye di kampus dan rumah ibadah, kata dia, tentu akan membingungkan, terutama bagi peserta pemilu.
“Kalau enggak nanti repot kita semua,” tandas Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta) itu.
Ia menegaskan, setiap hal yang dilarang seharusnya ada sanksinya. Kewenangan pemberian sanksi tersebut ada di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Terkait dengan hal itu KPU harus menegaskan bahwa kampanye di tempat-tempat itu memang dilarang. Sedangkan bentuk tindakannya itu Bawaslu yang akan menindaklanjuti dari proses pelanggaran tersebut,” tukasnya.
MONITOR, CIREBON - Evaluasi bantuan sosial bagi lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas seharusnya tidak…
MONITOR, Tangerang Selatan – Rekognisi internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus meningkat menyusul masuknya kampus…
MONITOR, Bandung - Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama menjajaki penguatan sinergi dengan Perguruan Tinggi Keagamaan…
MONITOR, Cirebon - Perhelatan akbar Annual International Conference on Islamic Studies (Aicis+) 2026 resmi ditutup…
Total permohonan Perlindungan Varietas Tanaman pada 2026 mencapai 167, menjadi momentum memperkuat inovasi benih unggul…
MONITOR, Cirebon - Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menggelar…