Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati (dok: dpr)
MONITOR, Jakarta – Dugaan bocornya data vaksinasi sejumlah pejabat publik menuai sorotan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati. Ia mengingatkan agar data pengguna dan data kesehatan di aplikasi Peduli Lindungi dijaga secara maksimal.
“Diakui Kominfo benar ada data yang tersebar meski disebut bukan data terbaru. Tapi bagaimanapun berarti diakui ada kebocoran data dan ini yang tengah mengancam kebocoran data di bidang kesehatan,” ujar Kurniasih dalam keterangannya, Selasa (13/9/2022).
Diketahui sebelumnya, pihak Kemenkes membantah data Peduli Lindungi bocor dan menyebut 60 juta data yang hilang adalah data pengguna yang tidak lagi memakai Peduli Lindungi.
“Dengan dugaan kebocoran data vaksinasi sejumlah pejabat akhirnya kita bertanya, apakah data tersebut dari Peduli Lindungi? Menjadi tidak relevan lagi sikap denial dan retorika tapi yang penting adalah langkah konkret pengamanan data,” jelasnya.
Legislator dari Fraksi PKS ini mengungkapkan, data kesehatan bersifat rahasia. Terlebih, Kemenkes baru saja mengintegrasikan data rekam medik pasien di Peduli Lindungi. Artinya ada data riwayat kesehatan pasien yang bersifat rahasia tengah diintegrasikan dalam satu platform Peduli Lindungi.
“Data rekam medik adalah data rahasia, hanya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang bisa mengakses data tersebut. Sehingga setelah data rekam medik diintegrasikan ke Peduli Lindungi ada pekerjaan tambahan terkait pengamanan data secara maksimal,” ungkapnya.
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa proyek…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) mendorong percepatan terbentuknya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren. Direktur Jenderal…
MONITOR, Banjarmasin - DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil)…
MONITOR, Selat Malaka - KN. Belut Laut-406 yang dikomandani oleh Letkol Bakamla Haslul Prio Widiatmoko…
MONITOR, Jakarta - Peringatan Hari Santri 2025 menandai satu dasawarsa sejak pertama kali ditetapkan pemerintah…
MONITOR, Jakarta - Pemerintah menetapkan 17 hari libur nasional dan delapan hari cuti bersama untuk…