POLITIK

Jakper Sebut Aksi Tolak Penundaan Pemilu Rentan Ditunggangi Kelompok Tertentu

MONITOR, Jakarta – Kelompok aktivis yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Pergerakan (Jakper) menyebut aksi demontrasi penolakan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden rentan ditunggangi oleh kelompok politik tertentu. Baik itu kelompok dalam negeri maupun luar negeri.

“Kelompok kepentingan ini mencoba membangun narasi yang mendownghreat pemerintah, sehingga mereka mendapat keuntungan secara politik guna memperrbutkan kekuasaan pada Pemilu 2024 mendatang,”ujar salah seorang aktivis Jakper Adul Rauf dalam keterangan persnya, Selasa (12/4).

Ia juga menyebut, kalau narasi politik yang dibangun oleh kelompok yang menolak penundaan Pemilu dan menolak masa jabatan presiden tiga periode cendrung mengandung kebohongan karena tidak mencerminkan realitas sebenarnya. Dimana pemerintah melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas sudah menetapkan pelaksanaan Pemilu digelar 14 Februari dan Pilkada September 2024.

“Disini Jakper berkomintmen mengembalikan semangat spirit dan subtansi kebebasan berpendapat sebagai prinsip demokrasi yang harus dikembalikan pada koridor yang sebenarnya, yakni bebas dan bertanggungjawab,”tegasnya.

Tak hanya itu, lanjutnya, Jakper pun meminta dan mendesak berbagai kalangan agar menghentikan isu-isu terkait penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Hal tersebut sudah tidak lagi faktual dan aktual serta menghabiskan energi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Recent Posts

Haji 2025 Sukses, Menag Apresiasi Totalitas Para Petugas

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446…

8 menit yang lalu

Parade Bastille Day 2025, Simbol Kemitraan Strategis Militer Indonesia dan Prancis

MONITOR, Jakarta - Derap langkah tegap diiringi irama langkah yang kompak dan penuh semangat, pasukan…

9 jam yang lalu

Uni Eropa Permudah Visa Bagi WNI, DPR Dorong Orkestrasi RI Manfaatkan Momentum Borderless

MONITOR, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera menyambut…

10 jam yang lalu

Menteri PU Tinjau Sekolah Rakyat di NTB, Tahap Kedua Dimulai September 2025

MONITOR, NTB - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau secara langsung digunakannya Sekolah Rakyat…

12 jam yang lalu

Puan Soal Kasus Beras Oplosan, Rakyat Jangan Jadi Korban Pasar yang Tidak Jujur!

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus praktik pengoplosan beras yang ditemukan…

12 jam yang lalu

DPR Nilai Keanggotaan RI di BRICS Dapat Dimanfaatkan untuk Siasati Tekanan Tarif Impor AS

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah menyambut baik bergabungnya Indonesia ke…

14 jam yang lalu