MONITOR, Jakarta – Kelompok aktivis yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Pergerakan (Jakper) menyebut aksi demontrasi penolakan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden rentan ditunggangi oleh kelompok politik tertentu. Baik itu kelompok dalam negeri maupun luar negeri.
“Kelompok kepentingan ini mencoba membangun narasi yang mendownghreat pemerintah, sehingga mereka mendapat keuntungan secara politik guna memperrbutkan kekuasaan pada Pemilu 2024 mendatang,”ujar salah seorang aktivis Jakper Adul Rauf dalam keterangan persnya, Selasa (12/4).
Ia juga menyebut, kalau narasi politik yang dibangun oleh kelompok yang menolak penundaan Pemilu dan menolak masa jabatan presiden tiga periode cendrung mengandung kebohongan karena tidak mencerminkan realitas sebenarnya. Dimana pemerintah melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas sudah menetapkan pelaksanaan Pemilu digelar 14 Februari dan Pilkada September 2024.
“Disini Jakper berkomintmen mengembalikan semangat spirit dan subtansi kebebasan berpendapat sebagai prinsip demokrasi yang harus dikembalikan pada koridor yang sebenarnya, yakni bebas dan bertanggungjawab,”tegasnya.
Tak hanya itu, lanjutnya, Jakper pun meminta dan mendesak berbagai kalangan agar menghentikan isu-isu terkait penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Hal tersebut sudah tidak lagi faktual dan aktual serta menghabiskan energi kehidupan berbangsa dan bernegara.
 menyebut aksi demontrasi penolakan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden rentan ditunggangi oleh kelompok politik tertentu. Baik itu kelompok dalam negeri maupun luar negeri.){kind=link}