MONITOR, Jakarta – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai mengalami kendala. Pasalnya, dua konsorsium yang menjadi investor pembangunan megaproyek IKN Nusantara dikabarkan menyusul SoftBank yang batal membenamkan dananya untuk mengembangkan pusat pemerintahan baru di Pulau Kalimantan tersebut.
Merespon hal ini, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyarankan pemerintah perlu berhitung beban ekonomi jika memaksakan pembangunan masif, terlebih proyek ini sudah berpotensi bermasalah sejak awal.
“Ini jadi indikasi tidak mudah meyakinkan investor untuk proyek besar yang tidak punya sentimen ekonomi,” ujar Mardani Ali Sera dalam keterangannya, Selasa (29/3/2022).
Ia mengingatkan seperti adanya kepastian regulasi, kemudian infrastruktur dasar, dukungan Pemda hingga permintaan masyarakat. Anggota Komisi II DPR RI ini mempertayakan hal tersebut sudahkah terpenuhi.
Selain itu, ia menambahkan ada risiko politik dari proyek pembangunan IKN seperti belakangan ada kegaduhan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden.
“Hal tersebut bisa membuat investor memilih wait and see karena dinamika politik dapat membuat proyek terhenti di tengah jalan,” pungkasnya.
