PARLEMEN

Kasus Menurun, PDIP: Pemerintah Perlu Rumuskan Kembali Prokes

MONITOR, Jakarta – Berbagai penyesuaian baru sudah diberlakukan, seiring dengan perkembangan kasus Covid-19 yang mulai mereda. Menyikapi dinamika yang terjadi, Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendesak pemerintah untuk merumuskan kembali protokol kesehatan (prokes) sesuai kondisi hari ini.

“Adanya berbagai penyesuaian, sebut misalnya penumpang KRL yang sudah tanpa jarak, sholat berjamaah tanpa jarak, membuat prokes 3M yang selama ini menjadi senjata utama kita menghadapi serangan wabah Covid-19. (Maka prokes) perlu diformulasikan kembali agar tidak menimbulkan salah persepsi,” ujar Rahmad dalam keterangannya, Jumat (11/3/2022).

Politikus PDI Perjuangan ini mengaku setuju dengan sejumlah langkah penyesuaian yang sudah dilakukan pemerintah. Namun baginya, masyarakat masih harus mendapatkan pemahaman dan informasi yang utuh terkait prokes agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Perlu penjelasan yang utuh, prokes itu bagaimana? Apakah dengan adanya penyesuaian itu, penggunaan masker dan cuci tangan masih diharuskan? Misalnya, kalau di KRL dan tempat ibadah tidak perlu menjaga jarak, bagaimana dengan tempat tertutup lainnya? Perlu ada penjelasan utuh. Artinya, harus dijelaskan kepada masyarakat bagaimana strategi  baru dalam memerangi Covid-19,” terang Rahmad

Walaupun di beberapa tempat umum sudah dilakukan berbagai pelonggaran-pelonggaran, namun Rahmad mengingatkan asas kehati-hatian harus terus dikedepankan dalam menyikapi Covid-19.

“Harus ada kajian-kajian yang utuh dan menyeluruh terhadap strategi pengendalian Covid-19 yang baru,’’ tegasnya.

Bahkan ia menyatakan, untuk mengendalikan Covid-19, program vaksinasi saja tidaklah cukup. Maka menurutnya prokes 3M harus tetap dipertahankan.

Recent Posts

Program KKN UID adakan Penyuluhan Hukum untuk Wujudkan Kelurahan Ramah Anak

MONITOR, Depok - Universitas Islam Depok (UID) melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sevadharma kembali…

1 menit yang lalu

‘Pertarungan Ideologis’ Konservasi vs Ekploitasi dalam Revisi UU Kehutanan

MONITOR - Pemerintah dan DPR RI kini tengah melakukan pembahasan mengenai Revisi Undang-Undang Nomor 41…

22 menit yang lalu

DPR Dorong Revisi UU KUHAP Segera Rampung Sebelum 2026

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, menekankan pentingnya percepatan penyelesaian revisi…

2 jam yang lalu

Kemenag dan Kemendes Berdayakan Desa melalui Zakat

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) melakukan kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,…

11 jam yang lalu

DPR Sebut OTT Wamenaker Noel Tingkatkan Keberanian APH Tindak Tegas Korupsi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menanggapi kasus Wakil Menteri Tenaga Kerja…

12 jam yang lalu

Anis Matta Lantik Pengurus 34 DPW dan 468 Pimpinan DPD Secara Serentak

MONITOR, Jakarta - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta melantik kepengurusan Dewan…

14 jam yang lalu