PEMERINTAHAN

Kantor Kemensos Lockdown, Risma: Pelayanan Tetap Jalan

MONITOR, Jakarta – Sebanyak 60 pegawai Kementerian Sosial dinyatakan terpapar Covid-19. Merespon kasus ini, Menteri Sosial Tri Rismaharini menerapkan lockdown di kantor Kemensos selama tiga hari ke depan untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran virus Covid-19.

Kendati Kantor Kemensos di lockdown, namun Risma panggilan akrab dari Mensos, memastikan pelayanan dan pemberian bantuan kepada masyarakat akan tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan (prokes) ketat.

Dijelaskan Risma, 60 pegawai Kemensos diketahui terpapar Covid-19, setelah menjalani tes usap polymerase chain reaction (PCR) di kantor maupun balai milik Kemensos.

“Seluruh pegawai di lingkungan Kemensos menjalani tes PCR. Yang positif diberikan layanan kesehatan dan ruangan isolasi dengan pengawasan dokter dan tenaga kesehatan,” kata Risma.

Untuk memastikan lingkungan kantor steril dari virus, dilakukan penyemprotan disinfektan diseluruh ruangan. Penyemprotan dilakukan juga pada permukaan yang sering disentuh, seperti gagang pintu, meja kursi, dan “ramp” tangga.

Selain itu telah diambil langkah-langkah lebih lanjut, yakni penerapan protokol kesehatan dengan mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan menunda perjalanan, pelacakan (tracing) kepada seluruh pegawai dan keluarga yang terpapar COVID-19.

Selanjutnya dilakukan pengaturan hari kerja pegawai untuk bekerja di rumah mulai Kamis (27/02) hingga Senin (31/01). Untuk pelaksanaan tugas yang mendesak dapat dikerjakan pegawai yang sehat (PCR negatif) dengan jumlah terbatas berdasarkan penugasan pimpinan satuan kerja.

Terkait vaksinasi tahap tiga (booster) sedang diindentifikasi pegawai yang sudah punya e-tiket vaksin tahap-3. Untuk percepatan telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

Bagi pegawai yang terpapar Covid-19 diberikan paket obat-obatan dan vitamin di poliklinik Kemensos. Jika memerlukan tempat isolasi mandiri disediakan Graha Atensi di Balai Mulya Jaya dan Balai Budi Darma Bekasi.

Recent Posts

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

4 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

5 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

9 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

9 jam yang lalu

Legislator Soal Remaja Diperkosa 27 Orang: Ini Extraordinary Crime yang Perlu Penanganan Luar Biasa

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan pemerkosaan…

14 jam yang lalu

Legislator Usul DPR Gunakan Hak Angket Atasi Ketegangan Polri Vs Kejaksaan Buntut Kasus Hukum Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta DPR menggunakan hak…

14 jam yang lalu