MONITOR, Halmahera Barat – Guru Besar IPB yang juga Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), Prof Rokhmin Dahuri mengatakan bahwa sub sektor perikanan budidaya di Maluku Utara seharusnya menjadi penggerak pembangunan ekonomi wilayah mengingat potensi yang dimiliki sangat melimpah.
Hal tersebut disampaikan Prof Rokhmin saat menyampaikan keynote speech atau pembicara kunci pada Seminar Nasional dan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Perikanan Budidaya bersama Kepala Daerah se Maluku Utara dengan tema “Desiminasi Visi dan Strategi Implementasi Budidaya sebagai Solusi Pembangunan Daerah” antara pemerintah daerah dan Pusat Kajian Akuakultur Universitas Khairun Ternate di Aula Bupati Halmahera Barat, Rabu (24/11/2021).
“Untuk perikanan budidaya, Maluku Utara adalah juara kedua di Indonesia dengan potensi yang sangat luar biasa tingkat pemanfaatannya seperti yang saya beberkan tadi datanya baru dua persen dari potensi yang ada dari dulu dari tahun 2005, itu kan dzolim, kita tidak memanfaatkan berkah yang ada dari Tuhan, potensinya besar marketnya juga luar biasa, teknologinya kita kuasai. Apa yang salah? Mudah-mudahan pemerintah daerah, masyarakat Maluku Utara dan pemerintah pusat sadar bahwa ada platinum (potensi perikanan budidaya) disini,” katanya.
Dengan luas laut 78% total wilayahnya, Prof Rokhmin yang juga Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong itu menyebut Provinsi Maluku Utara memiliki potensi produksi lestari Perikanan Budidaya yang sangat besar, yang hingga kini tingkat pemanfaatannya masih sangat rendah.
Menurut Prof Rokhmin, perikanan budidaya (aquaculture) tidak hanya menghasilkan sumber protein hewani (ikan, krustasea, moluska, dan ivertebrata); tetapi juga bahan berbagai jenis biota perairan lain yang merupakan bahan baku (raw materials) untuk industri farmasi, kosmetik, film, cat, pelapis badan pesawat terbang, biofuel, dan beragam industri lainnya. Bahkan, tanaman pangan (sumber karbohidrat) pun sudah berhasil dibudidayakan di ekosistem perairan laut.
“Secara potensial, perikanan budidaya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, dan menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar dimana aktivitas on-farm aquaculture menyerap banyak tenaga kerja, dan aquaculture membangkitkan multiplier effects (industri hulu, industri hilir, dan sektor jasa) ekonomi yang sangat besar. Setiap 1 orang bekerja di on-farm aquaculture menciptakan lapangan kerja di sektor off-farm (industri hulu, industri hilir, dan sektor jasa) rata-rata 3 orang tenaga kerja,” terangnya berdasarkan FAO, Bappenas, dan IPB tahun 2015.
Pada umumnya, lanjut Ketua DPP PDIP Bidang Kemaritiman itu rakyat Indonesia mampu melakukan usaha aquaculture, dan modal usahanya relatif kecil sehingga pemerataan ekonomi mengatasi ketimpangan kaya versus miskin. Sebagian besar usaha akuakultur juga berlangsung di wilayah perdesaan, pesisir, laut, dan di wilayah yang rendah tingkat pembangunan (industri) nya sehingga berperan dalam mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah.
“Aquaculture adalah sistem usaha (bisnis) SDA terbarukan (living resources). Maka, bila dikelola dengan inovasi IPTEKS dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, aquaculture akan berlangsung secara berkelanjutan (sustainable development),” ungkapnya.
Guru Besar Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu menyebut hingga 2020, produksi perikanan Prov. Maluku Utara masih didominasi dari kegiatan Perikanan Tangkap (68%), sementara Perikanan Budidaya (32%).
“Total potensi lahan perikanan budidaya Prov. Malut sebesar 81.316,99 ha, dimana tingkat pemanfaatan pada 2019 hanya 0,56% dengan didominasi jenis Budidaya Laut. Hingga 2019, sekitar 98,9% produksi perikanan budidaya Malut berasal dari Budidaya Laut, dimana 99,8%-nya dari komoditas Rumput Laut,” ujarnya.
Peluang pengembangan lahan untuk kegiatan perikanan budidaya Udang dan Rumput Laut sendiri masih sangat leluasa. Produksi budidaya rumput laut Indonesia juga merupakan yang terbesar ke-2 di dunia setelah Tiongkok, dengan kontribusi mencapai 29% produksi global hingga 2019.
Adapun strategi pembangunan perikanan budidaya di Maluku Utara menurut Prof Rokhmin dapat dilakukan dengan berbagai langkah diantaranya; Pertama, revitalisasi semua unit usaha (bisnis) budidaya laut (mariculture), budidaya perairan payau (coastal aquaculture), dan budidaya perairan darat untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, inklusivitas, dan keberlanjutan (sustainability)-nya.
Kedua, Ekstensifikasi usaha di lahan perairan baru dengan komoditas unggulan, baik di ekosistem perairan laut (kakap putih, kerapu, lobster, dan rumput laut Euchema spp); payau (udang Vaname, Bandeng, Nila Salin, Kepiting, dan rumput laut Gracillaria spp); maupun darat (nila, patin, lele, mas, gurame, dan udang galah).
Ketiga, Diversifikasi usaha budidaya dengan spesies baru di perairan laut, payau, dan darat.
Keempat, Pengembangan usaha akuakultur untuk menghasilkan komoditas (raw materials) untuk industri farmasi, kosmetik, functional foods & beverages, pupuk, pewarna, biofuel, dan beragam industri lainnya.
“Pastikan bahwa semua unit usaha akuakultur harus menghasilkan keuntungan bersih yang mensejahterakan pelaku usaha, dengan pendapatan bagi karyawan (buruhnya) > US$ 300 (Rp 4,5 juta/karyawan/bulan) dimana US$ 300 dihitung berdasarkan garis kemiskian versi Bank Dunia (2010): US$ 2/orang/hari atau US$ 60/orang/bulan,” tandasnya.
Penasehat Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019-2024 itu mengaku telah menyiapkan sebuah desain pembangunan perikanan budidaya yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antar kepala daerah di Maluku Utara.
“Ini mulai mengarah pada hal-hal yang sangat teknis, bagaimana menyiapkan perikanan sebagai salah satu perekonomian di Malut, terutama Halbar, karena itu kita berharap pada kegiatan seminar mulai bicarakan hal teknis, jadi kita tidak lagi berdiskusi soal ini. Karena data-data ini sudah lama kita bicarakan, data tidak berubah bahkan semakin dia berkembang dan karena itu kita sudah harus maju ke tahapan implementasi dari semua yang kita bicarakan selama ini,” terangnya.
“Saya berharap rakernis tadi bisa melahirkan kegiatan, pendampingan dan pemberdayaan kepada nelayan dan juga pada petambak kita, sehingga kita tidak lagi hanya berjanji pada masyarakat tapi harus melakukan ini. Semoga 5 sampai 6 bulan ke depan masyarakat percaya bahwa menjadi nelayan adalah sebuah profesi yang keren menurut saya,” pungkasnya.
Sebelumnya, saat memberikan sambutan pada kegiatan tersebut Wakil Gubernur Maluku Utara, M. Al Yasin Ali mengatakan, perikanan adalah salah satu sektor yang menjadi primadona dan sangat diandalkan, oleh karena sektor perikanan merupakan pilar pembangunan daerah jangka panjang. Di Maluku Utara ada terdapat tiga jenis sektor perikanan yakni, perikanan tabka, perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Khusus untuk bidang p erikanan budidaya, Maluku Utara memiliki beberapa komoditi unggulan yang masih terus dikembangkan, sebab selain mampu menggerakkan sektor ekonomi, sektor ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Potensi perikanan budidaya di Maluku Utara itu 16 kali lipat lebih besar daripada perikanan tangkap, hanya saja belum dioptimalkan. Data BPS menyebutkan potensi perikanan budidaya Maluku Utara kurang lebih 3000 triliun per tahun jika dimanfaatkan”, ucap Yasin.
Yasin menambahkan sektor perikanan budidaya baru memberikan sumbangsih 40% bagi perekonomian nasional, namun meski demikian prospeknya sangat potensial dimasa depan. Oleh sebab itu pemerintah daerah terus berupaya mengembangkan perikanan budidaya ini melalui pengembangan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta manajemen dan penguasaan teknologi bagi para pelaku perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.
Sebagai informasi, Rakernis dan Seminar Perikanan Budidaya yang dilaksanakan di aula Bidadari kantor Bupati Halmahera Barat itu juga dihadiri Direktur Pembenihan Dirjen Perikanan Budidaya KKP RI, Bupati Halmahera Barat, Walikota Ternate, Bupati Halmahera Tengah, Wakil Bupati Kepulauan Sula, Rektor Unkhair, Rektor UMMU, Rektor Unpas Morotai serta Forkompinda Kabupaten Halmahera Barat.
