PARLEMEN

PKS: Sosialisasi Klaim Covid-19 Harus Dilakukan Masif

MONITOR, Jakarta – Dalam rangka mencegah terjadinya permasalahan berupa dispute klaim yang dialami pihak Rumah Sakit yang menangani kasus Covid-19, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyarankan agar dilakukan sosialisasi terhadap klaim yang masif dan terukur.

Menurut Netty, semua pihak harus dapat menjangkau informasi tersebut tanpa terkecuali.

“Perlu dicari tahu sejauh mana intensitas sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap regulasi yang digunakan untuk klaim Covid-19 ini. Soalnya pandemi kan terjadi di berbagai daerah. Maka sosialisasi klaim tersebut harus menjangkau dan dapat dipahami seluruh pihak,” kata Netty, belum lama ini.

Berdasarkan penjelasan pihak BPJS saat agenda kunjungan kerja, Politikus PKS ini mengungkapkan ada sebanyak 10 kluster dispute klaim Covid-19. Lebih jauh ia menegaskan sistem layanan kesehatan di Indonesia sangatlah beragam, sehingga terdapat berbagai problem yang berbeda yang dihadapi rumah sakit dalam mengajukan klaim. 

“Maka saya ingin tanyakan terkait dipsute apa selama ini ada pendampingan ke rumah sakit (terkait pengajuan klaim). Harapan saya jangan hanya melakukan proses hukum tanpa pembinaan dan pengawasan,” pungkas Netty.

Recent Posts

PPIH Beri Tips Anti Nyasar Gunakan Bus Shalawat Selama di Makkah

MONITOR, Jakarta - Pemerintah Indonesia menyediakan fasilitas bus shalawat yang beroperasi 24 jam untuk mengantar…

60 menit yang lalu

Waisak 2025, Menag Ajak Umat Buddha Teladani Siddhartha Gautama

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar mengajak umat Buddha untuk meneladani laku spiritual…

2 jam yang lalu

Kemenag Lepas Keberangkatan Kloter Perdana Jemaah Haji Khusus 1446 H

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) melepas keberangkatan kelompok terbang (kloter) perdana jemaah haji khusus…

2 jam yang lalu

Foskam Hadiahi 1 Unit Rumah dan Uang Tunai Rp.200 Juta untuk Warga Gaza melalui DQWS

MONITOR, Tangerang - Forum Silaturahmi & Komunikasi Antar Masjid-Mushalla (FOSKAM) se-Tangerang Raya “menghadiahi” 1 unit…

4 jam yang lalu

Buka Posko Pengaduan, Komnas Haji beberkan Laporan Permasalahan Penyelenggaraan Haji 2025

MONITOR, Tangerang Selatan - Komnas Haji kembali membuka posko penyelenggaraan ibadah haji untuk pelaksanaan tahun…

6 jam yang lalu

BUMD Tekor, DPR dan Pemerintah Siapkan Badan Regulator Usaha Milik Daerah

MONITOR, Jakarta - Penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendesak untuk segera dilakukan. Penataan ini diharapkan…

7 jam yang lalu