Ketum Forum Satu Bangsa Yakini Pemerintah Inginkan NU Utuh

MONITOR, Jakarta – Ketua Umum Forum Satu Bangsa, Hery Haryanto Azumi, mengapresiasi seruan Wakil Presiden Prof Dr. KH. Maruf Amin agar Muktamar NU mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Seruan ini kembali menyadarkan bahwa NU bukan organisasi biasa, tetapi organisasi ulama yang diharapkan menjadi tauladan bagi publik.

“Ini juga menepis keraguan sebagian kalangan bahwa Pemerintah terlibat secara aktif dalam memenangkan calon kandidat tertentu, sekaligus menunjukkan tekad agar NU tetap utuh apapun hasil Muktamar nanti,” tegas kader muda NU yang akrab disapa Mas Hery itu dalam keterangan tertulisnya Sabtu (13/11/2021).

NU yang utuh, menurut Mas Hery sangat penting bagi Bangsa dimana tidak dipungkiri, keberadaan NU telah meletakkan landasan paling penting bagi model berbangsa dan bernegara yang mengedepankan konsensus dalam keberagaman.

“Para tokoh NU bersama tokoh-tokoh lain telah berhasil menjadikan musyawarah sebagai model penyelesaian ketegangan pada awal-awal Republik Indonesia berdiri, alih-alih pertimbangan mayoritas-minoritas, dalam menentukan apakah Indonesia akan menjadi Negara Agama atau Negara Nasional. Sekalipun Islam adalah agama mayoritas, tetapi Indonesia tidak menjadi Negara Islam,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Prof. Dr. KH. Said Aqiel Siraj meminta agar Pemerintah bersikap netral dalam Muktamar NU di Lampung ini. Pernyataan tersebut disampaikan di sela-sela silaturrahim PBNU dengan Transmedia, Kamis 11 November 2021.

Pernyataan ini, dalam pandangan Mas Hery yang juga mantan Ketua Umum PMII itu selaras dengan ajakan musyawarah dari Wakil Presiden KH. Maruf Amin yang juga mantan Rais ‘Aam PBNU ini.

“Sebenarnya, Kyai Said dan Kyai Maruf sama-sama mengajak agar para muktamirin kembali kepada model bermusyawarah untuk mufakat yang merupakan gaya berorganisasi yang khas sedari awal berdirinya NU,” jelas Hery.

Banyak pihak memang mengkhawatirkan ketegangan rivalitas antara para calon kandidat pimpinan NU berdampak terhadap keutuhan NU.

“Selama musyawarah menjadi cara pengambilan keputusan tertinggi, independensi dan keutuhan NU tidak perlu dikhawatirkan karena ulama pasti lebih jernih dalam melihat kemaslahatan publik”, pungkas mantan Wakil Sekjen PBNU ini.