KEUANGAN

Kata Guru Besar Unhas Soal Marak Pinjol Ilegal: Edukasi Perbankan Syariah Rendah

MONITOR, Makassar – Kasus pinjaman online (pinjol) ilegal di Indonesia marak terjadi. Banyak masyarakat yang sudah  menjadi korban.

Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahdah Islamiyah yang juga Guru Besar Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Abdul Hamid Habbe memberi perhatian serius kasus pinjol ilegal ini.

Menurut Hamid, pinjaman online sebetulnya bukan hal yang yang terlarang. Ini merupakan bagian dari financial technology (fintech). “Pinjol ilegal yang menjadi menerapkan bunga berbunga ini yang harus kita berantas. Ini pinjol tidak syar’i,” jelas Hamid ketika dihubungi, Sabtu (30/10/2021) di Makassar, Sulawesi Selatan.

Menurut Hamid, banyaknya korban pinjol ilegal ini disebabkan beberapa faktor. Diantaranya karena korban terdesak kebutuhan dan tidak memiliki akses untuk pemodalan resmi.

“Edukasi masyarakat terhadap ekonomi syariah, perbankan syariah masih rendah. Sehingga kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pemodalan perbankan syariah juga rendah,” ungkap Hamid.

Kondisi ini kemudian dimanfaatkan pelaku pinjol ilegal yang oportunistik. “Mereka memanfaatkan situasi masyarakat untuk mengeruk keuntungan,” jelas dia.

Hamid mendorong agar pemerintah bersikap tegas terhadap pinjol ilegal. “Harus diberi sanksi, agar tidak terulang,” ujar Hamid.

Pinjol ilegal, lanjut Hamid, menjadi perhatian serius ormas Islam Wahdah Islamiyah. Pada Muktamar IV Wahdah Islamiyah yang akan berlangsung Desember 2021 mendatang, persoalan ekonomi syariah termasuk solusi kasus pinjol ilegal ini akan dibahas.

“Nanti solusi akan berbentuk rekomendasi-rekomendasi yang akan ditujukan beberapa pihak,” kata Hamid.

Recent Posts

BEM Nusantara DKI Jakarta Apresiasi Gubernur Tangani Persoalan Banjir

MONITOR, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara DKI Jakarta memberikan apresiasi kepada Gubernur Pramono…

6 jam yang lalu

DPR Desak Polisi Usut Kasus Jual Beli Rekening Judol, Dorong Pelaku Dijerat Hukuman Maksimal

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas pihak-pihak…

7 jam yang lalu

24 Calon Dubes Penuhi Syarat, DPR Harap Diplomasi RI Makin Kuat

MONITOR, Jakarta - Komisi I DPR RI telah merampungkan fit and proper test 24 calon…

7 jam yang lalu

DPR Desak Kasus Kematian Brigadir Nurhadi Diusut Transparan, Soroti Gaya Hidup Aparat

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding menegaskan bahwa penanganan kasus kematian…

7 jam yang lalu

571 Ribu Penerima Bansos Terindikasi Judol, Puan: Telusuri Tuntas, Masyarakat Rentan Jangan Jadi Korban

MONITOR, HJakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera melakukan penelusuran dan validasi…

8 jam yang lalu

IPW Sebut Penambahan Anggaran untuk Polri Adalah Sebuah Keniscayaan, Ini Alasannya

MONITOR, Jakarta - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, mengungkapkan bahwa penambahan anggaran…

14 jam yang lalu