Komisi VIII DPR Usul Beasiswa KIP Kuliah Berlanjut Hingga Jenjang S3

MONITOR, Jakarta – Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap manajemen pengelolaan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta. Komisi VIII mendorong akselerasi pembukaan Fakultas Kedokteran.  

Hal ini disampaikan Ketua tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII, Abdul Wachid, saat melakukan kunjungan kerja reses ke UIN Raden Mas Said Surakarta. Abdul Wachid mengaku kagum dengan paparan Rektor UIN Raden Mas Said terkait visi kemajuan kampus yang berorientasi global. 

“Kami mendapatkan paparan dari Pak Rektor yang sangat luar biasa. Kemajuannya sangat bagus, bahkan visinya menjangkau dunia. Manajemen UIN ini sangat baik dalam pengelolaan pendidikan di sini,” ujarnya, Sabtu (21/2/26).

Salah satu poin yang dibahas adalah optimalisasi lahan seluas 9,4 hektare di daerah Karanganyar yang saat ini masih kosong. Lahan tersebut dinilai sangat layak untuk pengembangan program studi kedokteran yang hingga kini belum dimiliki oleh UIN Surakarta.

“Kami melihat UIN ini sangat mampu membuka Fakultas Kedokteran. Kami akan dorong itu agar mendapatkan izin pembukaan prodi kedokteran. Kami akan bicarakan masalah ini dengan Pak Dirjen Pendis dan Kementerian Agama secara resmi melalui rapat kerja,” tegas Wakil Ketua Komisi VIII tersebut.

Selain infrastruktur dan prodi baru, Komisi VIII juga menaruh perhatian serius pada akses pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Jajaran legislatif bertekad mendorong agar skema bantuan KIP tidak hanya berhenti di jenjang S1.

“KIP ini penting untuk mendorong mahasiswa kurang mampu agar mendapat pendidikan yang setara. Sesuai dengan program Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak Generasi Emas 2045, kami akan dorong KIP ini tidak hanya untuk S1, tapi juga berlanjut ke jenjang S2 hingga S3,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, pihak kampus juga memaparkan mengenai penataan Sumber Daya Manusia (SDM). Saat ini terdapat 360 tenaga pendidik (dosen) yang tengah diupayakan peningkatan performanya melalui skema P3K DTMS. Fokus utama kampus saat ini adalah menjaga rasio ideal antara dosen dan mahasiswa guna meningkatkan kualitas akreditasi program studi.

Menindaklanjuti temuan lapangan ini, Komisi VIII DPR RI berencana memanggil secara resmi Menteri Agama dan Dirjen Pendidikan Islam untuk membahas percepatan pembukaan Fakultas Kedokteran serta kebijakan perluasan beasiswa KIP di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Hadir dalam pertemuan tersebut Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta, Toto Suharto, beserta jajaran pimpinan universitas, Direktur Jaminan Produk Halal, Fuad Nassar, Kepala Kanwil Kemenag Jateng Saiful Mujab, serta anggota tim kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI.