Rokhmin Dahuri: Modernisasi Pertanian Harus Tingkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Petani

MONITOR, CIREBON – Modernisasi pertanian melalui mekanisasi menjadi salah satu kunci meningkatkan produktivitas sekaligus memperbaiki kesejahteraan petani. Namun, peningkatan produksi pangan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan pertanian. Pendapatan dan kelayakan hidup petani harus menjadi tujuan utama.

Penegasan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S., saat kunjungan kerja masa reses sekaligus menyerahkan bantuan traktor roda dua kepada kelompok tani di Kecamatan Susukanlebak, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (28/10/2026).

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2001–2004 itu menilai, pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi usaha tani, mempercepat pengolahan lahan, dan mendukung ketepatan waktu tanam.

“Modernisasi pertanian tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi. Kita harus memastikan teknologi dan bantuan alsintan benar-benar meningkatkan efisiensi usaha tani, produktivitas, pendapatan, dan pada akhirnya kesejahteraan petani,” demikian pokok pesan Prof. Rokhmin dalam kegiatan tersebut.

Bantuan traktor roda dua itu diharapkan membantu kelompok tani mempercepat persiapan lahan, terutama menjelang Musim Tanam Pertama (MT 1). Mekanisasi juga dapat mengurangi beban kerja petani serta membuat proses pengolahan lahan lebih efisien dibandingkan apabila sepenuhnya mengandalkan tenaga manual.

Perwakilan kelompok tani menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut. Mereka berharap keberadaan traktor dapat menjawab kebutuhan pengolahan lahan dan mendukung kelancaran musim tanam.

Keterbatasan Lahan Jadi Tantangan Kesejahteraan Petani

Selain mekanisasi, Prof. Rokhmin menyoroti keterbatasan luas lahan garapan sebagai salah satu persoalan struktural yang membatasi peningkatan pendapatan petani. Menurutnya, produktivitas yang tinggi tidak selalu menjamin kesejahteraan apabila skala usaha tani terlalu kecil.

Ia mengemukakan gambaran kebutuhan luas garapan sekitar tiga hektare agar usaha pertanian berpeluang mencapai skala ekonomi yang lebih layak. Karena itu, peningkatan kesejahteraan petani tidak bisa hanya mengandalkan bantuan alat, tetapi harus disertai pembenahan berbagai aspek usaha tani.

“Bantuan traktor harus menjadi bagian dari strategi yang lebih besar. Petani membutuhkan lahan garapan yang memadai, benih unggul, pupuk dengan harga terjangkau, akses pembiayaan, serta kepastian pasar dan harga hasil panen yang menguntungkan,” demikian pokok penekanan yang disampaikan Prof. Rokhmin.

Ia menilai, mekanisasi pertanian perlu berjalan beriringan dengan penguatan kelembagaan kelompok tani. Dengan kelembagaan yang baik, alsintan dapat dikelola bersama, dimanfaatkan secara optimal, dan dirawat secara berkelanjutan sehingga manfaatnya tidak berhenti pada kelompok penerima bantuan semata.

Bantuan Alsintan Harus Dikelola Produktif

Prof. Rokhmin juga menekankan pentingnya tata kelola bantuan traktor agar benar-benar menjadi aset produktif kelompok tani. Pemanfaatannya perlu diatur secara transparan dan gotong royong, termasuk mekanisme penggunaan, perawatan, serta pembiayaan operasional.

Dengan pengelolaan yang baik, traktor roda dua tidak hanya mempercepat pekerjaan di sawah milik anggota kelompok, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi lebih luas melalui pemanfaatan bersama.

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, Prof. Rokhmin mendorong agar program bantuan pertanian semakin tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan riil petani. Ukuran keberhasilannya bukan semata-mata jumlah alsintan yang disalurkan, melainkan sejauh mana bantuan tersebut meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pendapatan usaha tani.

“Pertanian yang maju bukan hanya ditandai oleh peningkatan produksi dan panen yang melimpah, tetapi juga oleh kehidupan petani yang semakin sejahtera. Swasembada pangan yang kuat harus dibangun bersama kesejahteraan petani sebagai pelaku utamanya,” demikian pesan yang ditekankan Prof. Rokhmin.

Dengan demikian, modernisasi pertanian harus ditempatkan sebagai bagian dari transformasi pembangunan pertanian nasional: memperkuat kapasitas produksi, meningkatkan daya saing usaha tani, dan memastikan nilai tambah pembangunan benar-benar dirasakan oleh petani.