Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Foto: Ist
MONITOR, Jakarta – Sebuah surat terbuka berisi pengakuan pria berinisial MS, yang mengaku sebagai korban perundungan atau bullying dan pelecehan seksual secara berama-ramai di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membuat miris sekaligus memantik emosi.
Ya, surat terbuka yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo tersebut dituliskan, lantaran korban yang juga karyawan KPI Pusat itu telah menjadi korban pelecehan dan perundungan di kantornya selama bertahun-tahun.
Akibat kelakuan miris ketujuh pegawai KPI yang diungkap dalam surat oleh sang korban tersebut, bahkan sampai membuat MS mengalami sakit PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) berkepanjangan.
Selama 9 tahun, korban mengaku dirundung dan dilecehkan secara seksual oleh 7 pria yang merupakan rekan kerjanya. Dia pernah diceburkan ke kolam renang, tasnya dibuang, hingga dimaki dengan kata-kata bernuansa SARA.
Lebih parahnya lagi, dia juga pernah dikeroyok, ditelanjangi, dilecehkan dan difoto saat dirundung. Korban pun mengaku trauma.
“Kejadian itu membuat saya trauma dan kehilangan kestabilan emosi. Kok bisa pelecehan jahat macam begini terjadi di KPI Pusat?” demikian keterangan tertulis korban, Rabu (1/9/2021).
Berikut isi lengkap surat terbuka yang beredar luas di jejaring pesan WhatsApp dan media sosial:
Berdasarkan informasi atas dugaan pelecehan seksual dan perundungan tersebut, KPI Pusat mengaku turut prihatin dan tidak mentoleransi segala bentuk pelecehan seksual, perundungan atau bullying terhadap siapapun dan dalam bentuk apapun.
KPI juga mendukung aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
MONITOR, Jakarta - Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan pengujian formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026…
MONITOR, Sukabumi – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperluas penerapan metode Pertanian Modern Advance Agriculture System…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) India,…
MONITOR, Malang - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Prof.…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut hangat kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM)…
MONITOR, Malang - Kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi tonggak penting dalam…