MEGAPOLITAN

Dua Fraksi DPRD DKI Galang Hak Interpelasi, Pengamat: Patut Didukung

MONITOR, Jakarta – Wacana menggunakan hak interpelasi kini sedang gencar digalang dua fraksi di DPRD DKI yakni Fraksi PDIP dan PSI. Hak interpelasi digulirkan lantaran ke dua fraksi tersebut tak setuju perhelatan Formula E digelar tahun depan.

Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik, Sugiyanto, dengan tegas mengatakan, hak interpelasi yang akan digulirkan para wakil rakyat Jakarta atas kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan patut didukung.

“Dengan menggunakan hak interpelasi ini, semua nantinya akan tahu apakah kebijakan yang dikeluarkan Anies benar atau salah,” ujar Sugiyanto, Rabu (18/8/2021).

Menurutnya, hak interpelasi adalah hak yang melekat pada semua anggota dewan. Dengan demikian semua anggota dewan bisa menggunakan hak interpelasi tersebut.

“Apabila hak interpelasi tidak jalan alias mandek, maka patut dicurigai atau diduga ada kepentingan pada APBD DKI,” tegasnya.

Terpisah, Fraksi PDIP mengklaim sudah ada 7 orang anggotanya yang membubuhkan tanda tangan yang menyatakan setuju untuk menggunakan hak interpelasi.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Ima Mahdiah membenarkan, sampai hari ini sudah ada tujuh orang dari Fraksi PDIP yang sudah menandatangani dukungan Hak Interpelasi Formula E.

Dikatakannya tak menuntut kemungkinan akan ada lagi dukungan dari fraksi lainnya.

“Kalau Fraksi PDIP pada prinsipnya ini masalah teknis aja. Tapi kita berusaha untuk fraksi-fraksi lain ikut serta,” ucapnya, Rabu (18/8/2021)

Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ini mengaku, kalau Fraksi PDIP sudah mengajak fraksi lain untuk bergabung menggunakan Hak Interpelasi tersebut.

“Saya sudah sampaikan ke Golkar, temen yang lain juga ada yang menyampaikan ke Gerindra, Demokrat dll. Kita saling berbagi tugas aja,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan PSI DKI Michael Victor Sianipar mengatakan, delapan anggota PSI telah menandatangani berkas pengajuan hak interpelasi Formula E, menyusul langkah yang diinisiasi Fraksi PDIP.

“Pengajuan hak interpelasi ini merupakan sikap partai yang sudah dibahas secara mendalam dalam 2 tahun terakhir baik dari urgensi maupun dari prioritas anggaran. Ini masih langkah awal dan kita akan tunggu kelanjutannya,” ujarnya.

Michael menegaskan, PSI bakal terus berkomitmen mengawal uang rakyat agar tidak dihambur-hamburkan.

Recent Posts

Hujan Deras dan Angin Kencang Sebabkan Pohon Tumbang Hingga Fasilitas di Sejumlah Ruas Tol Jakarta–Jabar Rusak

MONITOR, Jakarta — Cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai angin kencang yang melanda Jakarta dan…

3 jam yang lalu

Dari Sektor Ekstraktif ke Agro-Maritim: Prof Rokhmin dan Gubernur Sherly Gagas Arah Masa Depan Maluku Utara berbasis Ekonomi Biru

MONITOR, Ternate - Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly…

6 jam yang lalu

Inovasi Lingkungan Pertamina Patra Niaga Diklaim Mampu Tekan Emisi hingga 45,6 Persen

MONITOR, Jakarta — Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) melalui unit…

8 jam yang lalu

Silatnas & Pengaosan IKTASA ke-100 Perkokoh Peran Alumni dalam Membangun Bangsa

MONITOR, Jakarta - Ikatan Alumni Assalafie–Assalafiat (IKTASA) menggelar Silaturrahim Nasional (Silatnas), Pengaosan ke-100, serta pengukuhan…

9 jam yang lalu

Program Belanja Nasional Triwulan I 2026 Lampaui Target, Transaksi Tembus Rp184 Triliun

MONITOR, Jakarta — Kementerian Perdagangan mencatat capaian positif Program Belanja Nasional Triwulan I 2026 yang berhasil…

9 jam yang lalu

Pertamina Patra Niaga Perkuat Ketahanan Energi Nasional, STS Kalbut Jadi Urat Nadi Distribusi LPG Indonesia

MONITOR, Surabaya — Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan energi nasional melalui penyediaan dan…

18 jam yang lalu