MEGAPOLITAN

Dua Fraksi DPRD DKI Galang Hak Interpelasi, Pengamat: Patut Didukung

MONITOR, Jakarta – Wacana menggunakan hak interpelasi kini sedang gencar digalang dua fraksi di DPRD DKI yakni Fraksi PDIP dan PSI. Hak interpelasi digulirkan lantaran ke dua fraksi tersebut tak setuju perhelatan Formula E digelar tahun depan.

Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik, Sugiyanto, dengan tegas mengatakan, hak interpelasi yang akan digulirkan para wakil rakyat Jakarta atas kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan patut didukung.

“Dengan menggunakan hak interpelasi ini, semua nantinya akan tahu apakah kebijakan yang dikeluarkan Anies benar atau salah,” ujar Sugiyanto, Rabu (18/8/2021).

Menurutnya, hak interpelasi adalah hak yang melekat pada semua anggota dewan. Dengan demikian semua anggota dewan bisa menggunakan hak interpelasi tersebut.

“Apabila hak interpelasi tidak jalan alias mandek, maka patut dicurigai atau diduga ada kepentingan pada APBD DKI,” tegasnya.

Terpisah, Fraksi PDIP mengklaim sudah ada 7 orang anggotanya yang membubuhkan tanda tangan yang menyatakan setuju untuk menggunakan hak interpelasi.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Ima Mahdiah membenarkan, sampai hari ini sudah ada tujuh orang dari Fraksi PDIP yang sudah menandatangani dukungan Hak Interpelasi Formula E.

Dikatakannya tak menuntut kemungkinan akan ada lagi dukungan dari fraksi lainnya.

“Kalau Fraksi PDIP pada prinsipnya ini masalah teknis aja. Tapi kita berusaha untuk fraksi-fraksi lain ikut serta,” ucapnya, Rabu (18/8/2021)

Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ini mengaku, kalau Fraksi PDIP sudah mengajak fraksi lain untuk bergabung menggunakan Hak Interpelasi tersebut.

“Saya sudah sampaikan ke Golkar, temen yang lain juga ada yang menyampaikan ke Gerindra, Demokrat dll. Kita saling berbagi tugas aja,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan PSI DKI Michael Victor Sianipar mengatakan, delapan anggota PSI telah menandatangani berkas pengajuan hak interpelasi Formula E, menyusul langkah yang diinisiasi Fraksi PDIP.

“Pengajuan hak interpelasi ini merupakan sikap partai yang sudah dibahas secara mendalam dalam 2 tahun terakhir baik dari urgensi maupun dari prioritas anggaran. Ini masih langkah awal dan kita akan tunggu kelanjutannya,” ujarnya.

Michael menegaskan, PSI bakal terus berkomitmen mengawal uang rakyat agar tidak dihambur-hamburkan.

Recent Posts

Tekankan MoU BUMN–Swasta Bukan Sekadar Kesepakatan, Kementan Kawal Realisasi Hilirisasi Ayam di Sulsel

MONITOR, Jakarta – Pemerintah mempercepat pemerataan pasokan protein hewani nasional melalui pembangunan ekosistem hilirisasi ayam…

4 jam yang lalu

Kemenperin Perkokoh Industri Baja Nasional di Kancah Global

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian menegaskan komitmennya dalam upaya memperkuat industri baja nasional sebagai salah satu sektor…

5 jam yang lalu

Indonesia Perkuat Ekspor Rempah ke Eropa, Jajaki Kerja Sama Strategis dengan Importir Belanda

MONITOR, Den Haag — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan terus memperluas akses pasar rempah dan produk…

6 jam yang lalu

ASN Kementan Sulap Lahan Marginal Jadi Oase Pangan: Dari Pekarangan, Kedaulatan Dimulai

MONITOR, Bogor - Di tengah padatnya kawasan hunian di Komplek Perumahan Arya Green Residence, Tajur…

6 jam yang lalu

Kementerian UMKM Optimalkan MBG untuk Dukung UMKM Terdampak Bencana

MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupaya mempercepat pemulihan ekonomi pengusaha…

10 jam yang lalu

Lima Satker TNI Raih Predikat WBK, Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja

MONITOR, Jakarta — Sebanyak lima Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berhasil meraih…

11 jam yang lalu