MEGAPOLITAN

Dua Fraksi DPRD DKI Galang Hak Interpelasi, Pengamat: Patut Didukung

MONITOR, Jakarta – Wacana menggunakan hak interpelasi kini sedang gencar digalang dua fraksi di DPRD DKI yakni Fraksi PDIP dan PSI. Hak interpelasi digulirkan lantaran ke dua fraksi tersebut tak setuju perhelatan Formula E digelar tahun depan.

Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik, Sugiyanto, dengan tegas mengatakan, hak interpelasi yang akan digulirkan para wakil rakyat Jakarta atas kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan patut didukung.

“Dengan menggunakan hak interpelasi ini, semua nantinya akan tahu apakah kebijakan yang dikeluarkan Anies benar atau salah,” ujar Sugiyanto, Rabu (18/8/2021).

Menurutnya, hak interpelasi adalah hak yang melekat pada semua anggota dewan. Dengan demikian semua anggota dewan bisa menggunakan hak interpelasi tersebut.

“Apabila hak interpelasi tidak jalan alias mandek, maka patut dicurigai atau diduga ada kepentingan pada APBD DKI,” tegasnya.

Terpisah, Fraksi PDIP mengklaim sudah ada 7 orang anggotanya yang membubuhkan tanda tangan yang menyatakan setuju untuk menggunakan hak interpelasi.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Ima Mahdiah membenarkan, sampai hari ini sudah ada tujuh orang dari Fraksi PDIP yang sudah menandatangani dukungan Hak Interpelasi Formula E.

Dikatakannya tak menuntut kemungkinan akan ada lagi dukungan dari fraksi lainnya.

“Kalau Fraksi PDIP pada prinsipnya ini masalah teknis aja. Tapi kita berusaha untuk fraksi-fraksi lain ikut serta,” ucapnya, Rabu (18/8/2021)

Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ini mengaku, kalau Fraksi PDIP sudah mengajak fraksi lain untuk bergabung menggunakan Hak Interpelasi tersebut.

“Saya sudah sampaikan ke Golkar, temen yang lain juga ada yang menyampaikan ke Gerindra, Demokrat dll. Kita saling berbagi tugas aja,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan PSI DKI Michael Victor Sianipar mengatakan, delapan anggota PSI telah menandatangani berkas pengajuan hak interpelasi Formula E, menyusul langkah yang diinisiasi Fraksi PDIP.

“Pengajuan hak interpelasi ini merupakan sikap partai yang sudah dibahas secara mendalam dalam 2 tahun terakhir baik dari urgensi maupun dari prioritas anggaran. Ini masih langkah awal dan kita akan tunggu kelanjutannya,” ujarnya.

Michael menegaskan, PSI bakal terus berkomitmen mengawal uang rakyat agar tidak dihambur-hamburkan.

Recent Posts

Komisi X DPR soal TNI Masuk Kampus, Bentuk Intervensi Kebebasan Akademik

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana turut menyoroti tindakan personel Tentara…

29 menit yang lalu

Dukung Dibuatnya TPF, DPR: Negara Harus Hadirkan Keadilan Bagi Eks Pemain Sirkus OCI Taman Safari

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez mendorong agar kasus dugaan penganiayaan dan…

1 jam yang lalu

210.558 Jemaah Lunasi Biaya Haji Reguler, Tiga Provinsi Belum 100 Persen

MONITOR, Jakarta - Hari pertama tahap perpanjangan pelunasan, 1.199 jemaah reguler lunasi Biaya Perjalanan Ibadah…

3 jam yang lalu

Dirut LPDB: Penyaluran Dana Bergulir LPDB Patuh Regulasi

MONITOR, Jakarta - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) menyambut baik atas penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan…

3 jam yang lalu

Kementerian Imipas Laksanakan Panen Perdana Program Ketahanan Pangan di Nusakambangan

MONITOR, Cilacap - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, melaksanakan panen perdana hasil program…

3 jam yang lalu

Menteri UMKM Apresiasi Ajang IPPA Fest sebagai Wujud Dukungan Karya Warga Binaan

MONITOR, Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengapresiasi terselenggaranya ajang…

4 jam yang lalu