Stabilkan Pasokan, Kementan kembali Subsidi Distribusi Bawang Merah ke Maluku

Bawang Merah Bima, NTT

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Ketahanan pangan (BKP) kembali melakukan stabilisasi pasokan melalui kebijakan subsidi distribusi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit.

Kepala Pusat Distribusi dan Akses Pangan, Risfaheri dalam keterangannya, Senin (02/08/2021) mengatakan bantuan distribusi pangan untuk komoditas bawang telah diluncurkan pada Rabu (21/07/2021).

“Kita bantu biaya distribusi bawang merah kali ini dari wilayah Probolinggo Jatim ke Ambon, Maluku, sebanyak 31 ton. Selain untuk menjaga stabilitas harga di Ambon, juga untuk menjaga harga di produsen yang saat ini panen,” ujar Risfaheri.

Dijelaskannya lebih lanjut, ini merupakan distribusi bawang merah tahap kedua yang dilakukan dalam dua bulan terakhir. Sebelumnya, pada Juni 2021 sebanyak 27 ton bawang merah telah dikirim dari Probolinggo ke Ambon.

Bawang merah yang dibeli dari gapoktan di Probolinggo dengan harga Rp. 28.000 per kg, dijual di Ambon dengan harga antara Rp. 32.000-35.000 kg di bawah harga pasar sebesar 40.000/kg.

Bawang merah menjadi salah satu komoditas yang diintervensi distribusinya mengingat tidak semua daerah mampu memproduksi bawang merah secara merata.

Untuk melakukan intervensi tersebut, Risfaheri mengatakan terus melakukan pemantauan melalui sistem monitoring stok pangan (Simonstok) sebagai instrumen strategis di BKP Kementan dalam melihat kondisi stok dan kebutuhan pangan di daerah.

Kepala BKP Kementan, Agung Hendriadi mengetakan, Kementan di bawah komando Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terus melakukan berbagai upaya agar ketahanan pangan terus terjaga terlebih lagi saat ini masih dalam kondisi pandemi.

Dia mengatakan subsidi distribusi ini merupakan bentuk intervensi pemerintah agar pangan aksesibilitas pangan merata dan terjangkau di seluruh wilayah.

“Kita tahu ada wilayah-wilayah yang surplus dan defisit. Kita intervensi dengan distribusi pangan ini, sehingga keterjangkauan pangan merata,” ujar Agung.

“Jika kita bisa intervensi 10 persen saja dari produksi suatu komoditas, tentu sudah mampu memengaruhi harga, syukur-syukur bisa di atas itu,” tambahnya.