PARLEMEN

Legislator Desak Usut Tuntas Temuan 995 Senjata di Sekolah Swasta: Ini Persoalan Serius Menyangkut Keamanan Negara

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas temuan 995 senjata api, narkotika, dan kepingan VCD bermuatan pornografi di sebuah ruangan sekolah swasta di Jakarta Selatan. Ia menilai temuan tersebut merupakan persoalan yang sangat serius karena menyangkut keamanan negara sekaligus keselamatan masyarakat.

“Kepemilikan ratusan senjata api oleh pihak sipil tidak dapat dianggap sebagai hal yang biasa. Sebanyak 995 pucuk senjata api bukanlah jumlah yang sedikit,” kata TB Hasanuddin, Jumat (7/8/2026).

Seperti diketahui, sebanyak 995 pucuk senjata ditemukan di ruangan mantan Ketua Yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Rabu (5/8). Selain itu, ditemukan pula narkotika jenis sabu dan ganja, hingga CD video porno.

Jenis senjata api yang ditemukan berjenis kaliber 5.56, kaliber 40 dan 9 mili, walther, kaliber 22, karabin m4. Di bunker itu juga terdapat wadah penyimpan peluru (magazine) jenis glock, dan 30 amunisi.

Hampir seribu senjata itu ditemukan di sebuah ruangan tersembunyi di bawah bangunan sekolah berbentuk seperti bunker yang diduga dibuat oleh mantan Kepala Pengurus Yayasan sekolah swasta berinisial IWD. Pihak sekolah mengatakan masih ada ‘bunker’ di sekolah itu yang belum bisa dibuka.

Hingga saat ini polisi masih mendalami lebih lanjut terkait penemuan senjata api tersebut. Sementara ratusan senjata itu telah dititipkan di Polda Metro Jaya.

Belum diketahui siapa pemilik barang-barang berbahaya itu. Namun pihak sekolah mengatakan kunci gudang tempat senjata hingga narkoba ditemukan biasa IWD yang sudah dipecat pada April lalu.

Terkait hal ini, TB Hasanuddin mengatakan kepemilikan senjata sebanyak itu mengindikasikan adanya prosedur yang diduga telah dilanggar.

“Karena tidak mungkin seseorang secara sah memiliki senjata dalam jumlah sebesar itu,” jelas Mayjen (Purn) TNI tersebut.

TB Hasanuddin pun mengatakan temuan senjata api dan narkotika merupakan dugaan tindak pidana yang harus diproses secara serius sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Senjata api yang jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab dapat membahayakan masyarakat bahkan mengancam keamanan negara. Begitu pula dengan narkotika yang harus diusut untuk mengetahui tujuan kepemilikan maupun jaringan peredarannya,” jelas TB Hasanuddin.

Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan pertahanan negara ini meminta penyidik tidak berhenti pada penyitaan barang bukti. Menurut TB Hasanuddin, penyidik juga harus menelusuri asal-usul seluruh senjata api dan narkotika tersebut, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpanan maupun kepemilikannya.

“Kasus ini harus diusut hingga tuntas. Aparat perlu mengungkap dari mana senjata api itu berasal, bagaimana bisa tersimpan di lingkungan sekolah, dari mana narkotika diperoleh, serta siapa saja yang bertanggung jawab. Semua pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum,” jelas politisi PDIP itu.

Lebih lanjut, TB Hasanuddin menilai pengurus yayasan maupun pihak pengelola sekolah juga perlu dimintai keterangan untuk memastikan ada atau tidaknya pengetahuan maupun keterlibatan dalam keberadaan barang-barang tersebut.

“Apabila memang ditemukan senjata api dan narkotika dalam jumlah besar di lingkungan sekolah, tentu perlu didalami apakah pengurus yayasan maupun pengelola sekolah mengetahui keberadaan barang-barang tersebut,” papar TB Hasanuddin.

“Semua fakta harus dibuka secara transparan melalui proses penyelidikan dan penyidikan,” pungkasnya.

Recent Posts

Siswa SMP Tewas Diduga Akibat Di-bully, Waka Komisi X DPR Tegaskan Harus Ada Pembenahan Sistem yang Nyata

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyoroti insiden tewasnya…

42 menit yang lalu

Anggap Konten Promo Vape YouTuber Bentuk Eksploitasi, DPR Dorong Penguatan Regulasi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq menekankan pentingnya penguatan regulasi perlindungan…

44 menit yang lalu

Ramai Isu Nakes Hina Pasien BPJS, Legislator: Pasien Berhak Diperlakukan Dengan Penuh Empati

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti isu sikap nirempati tenaga kesehatan…

47 menit yang lalu

Hingga Agustus 2026 Kementan Terbitkan 889 Sertifikat Hak PVT, ini Daftarnya

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) baru-baru ini kembali menerbitkan Sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman…

1 jam yang lalu

Kemenag Raih Popular Government Institutions Award 2026

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama meraih penghargaan Popular Government Institutions Award 2026 dari The Iconomics. Penghargaan…

4 jam yang lalu

Kemnaker Sesuaikan Regulasi Ketenagakerjaan Hadapi Dinamika Dunia Kerja

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus menyesuaikan regulasi ketenagakerjaan agar mampu menjawab dinamika dunia…

5 jam yang lalu