DPR Setuju BPK Lakukan Audit di Tubuh Garuda Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kemelut persoalan perusahaan maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia rupanya sudah berlangsung sejak lama. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengungkapkan persoalan mendasar yang perlu diselesaikan yakni jasa leasing (lessor).

Ia menyatakan, tidak ada jalan keluar lain selain Garuda Indonesia harus segera menyelesaikan permasalahannya dengan lessor agar kembali bangkit menjadi maskapai nasional kebanggaan Indonesia.

“Apapun yang diperlukan dan sudah pasti tidak ada jalan keluar lainlah, kemplang-kemplang deh tu lessor dibanding menghadapi karyawan bilang kalau mereka dipecat,” ujar Mohamad Heikal di Kompleks Parlemen Senayan.

Selama ini, dikatakan dia, hal yang membuat Garuda kalah dalam perampingan anggaran terhadap lessor-lessor tersebut adalah dikarenakan mereka memiliki kekuatan hukum yang tetap. Namun menurutnya, hal itu absolut jika memang tidak memiliki unsur korupsi. Apabila terdapat unsur korupsinya, maka kapanpun perjanjian tersebut dapat dibatalkan sepihak.

Hekal pun setuju jika Garuda harus melakukan audit untuk tujuan tertentu agar hasilnya bisa dijadikan modal bernegosiasi dengan lessor di pengadilan internasional.

“Kalau BPK menyatakan bahwa memang ada kerugian negara di situ, ya kita jadikan itu modal untuk di pengadilan di luar negeri. Karena saya semangatnya sama dengan teman-teman (Anggota Dewan) lainnya,” jelasnya.