Evaluasi Insiden di Bekasi, Komisi V DPR: Integrasikan Pusat Kendali dan Percepat Pemisahan Jalur Kereta

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras memberi catatan buntut insiden kecelakaan Kereta Api (KA) jarak jauh dengan Kereta Rel Listrik (KRL) di Bekasi Timur. Menurutnya, peristiwa ini tidak bisa hanya dipahami sebagai kecelakaan operasional yang berdiri sendiri.

“Insiden kecelakaan kereta di sekitar Bekasi Timur menunjukkan bahwa jalur rel dengan kepadatan tinggi di wilayah perkotaan sedang menghadapi tekanan sistemik yang menuntut evaluasi lebih mendalam terhadap cara keselamatan dibangun, dimonitor, dan direspons dalam kondisi gangguan berantai,” kata Iwan Aras, Rabu (29/4/2026).

Seperti diketahui, tabrakan antara KRL dengan KA Argo Bromo ini berawal saat sebuah KRL lain tertemper taksi listrik yang mogok di perlintasan sekitar Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) malam.

Lalu ketika sedang menunggu proses evakuasi taksi, tiba-tiba KRL yang berhenti di jalur aktif di Stasiun Bekasi Timur ditabrak dari belakang oleh KA Argo Bromo. Saking kencangnya tabrakan, lokomotif KA Argo Bromo sampai merangsek masuk ke gerbong paling belakang KRL yang berisi banyak penumpang.

Kejadian ini meyebabkan 14 orang meninggal dunia, dan 84 lainnya mengalami luka-luka. Iwan pun menyampaikan duka cita mendalam atas kejadian tersebut.

“Tentunya ini menjadi sebuah keprihatinan bersama bagi kita semua. Dan harus ada pembelajaran untuk memastikan keamanan transporasi kereta, khususnya dalam hal keselamatan penumpang,” tuturnya.

Menurut Iwan, peristiwa tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL atau Commuter Line di kawasan Stasiun Bekasi Timur yang menimbulkan banyak korban jiwa, puluhan luka-luka, serta gangguan luas terhadap perjalanan kereta nasional itu justru memperlihatkan bahwa keselamatan perkeretaapian tidak cukup hanya bergantung pada disiplin operasi harian.

“Tetapi harus dibaca sebagai hasil dari kemampuan sistem mendeteksi, mengisolasi, dan memutus risiko ketika gangguan awal terjadi,” ungkap Iwan.

Iwan menyoroti rangkaian insiden kereta di Bekasi tersebut yang bermula setelah adanya gangguan di perlintasan sebidang, dalam hal ini akibat taksi tersemper KRL karena mogok di tengah perlintasan.

“Perlintasan sebidang memang harus dibenahi, dari PT KAI harus melakukan pembenahan. Karena persoalan seperti ini masih sering terjadi,” tegasnya.

Iwan pun menyambut baik komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 4 Triliun untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa guna meningkatkan keselamatan transportasi publik.

“Langkah yang diambil Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi sebuah terobosan. Karena untuk perlintasan di lokasi padat ramai, memang diperlukan pembangunan flyover atau jalan layang. Bisa juga dengan underpass,” papar Iwan.

Iwan menilai penghapusan perlintasan sebidang di koridor padat harus dipercepat lantaran dengan frekuensi kereta yang tinggi, waktu penutupan perlintasan akan semakin panjang dan berpotensi menimbulkan antrean kendaraan.

“Dalam kondisi disiplin pengguna jalan yang masih rendah, risiko pelanggaran dan kecelakaan akan terus meningkat. Oleh karena itu, pembangunan perlintasan tidak sebidang seperti underpass dan overpass perlu menjadi prioritas berbasis risiko,” ucapnya.

Lebih lanjut, Iwan mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran saat berkendara, khususnya saat melintas di perlintasan kereta untuk memastikan keamanan dan keselamatan.

“Kesadaran masyarakat penting. Jangan memaksakan untuk menerobos. Berhenti saat sudah ada sinyal palang pintu kereta. Karena kendaraan bisa mogok di tengah perlintasan kereta, dan terjadi traffic jammed terutama di wilayah padat,” ujarnya.

Di sisi lain, Iwan menyoroti evaluasi mengenai koordinasi perjalanan atau lalu lintas perkeretaapian. Mengingat dalam kejadian di Bekasi Timur, benturan kereta terjadi dalam waktu yang sangat sempit pada jalur yang sama.

“Harusnya informasi dapat terintegrasi. Jadi hal ini perlu menjadi evaluasi. Integrasikan komunikasi pusat kendali jalur kereta. Khususnya yang layananannya berbeda atau tidak sejenis, karena sepertinya koordinasi berbeda,” terang Iwan.

Iwan menambahkan, rangkaian kejadian seperti insiden di Bekasi menunjukkan bahwa satu gangguan kecil dapat berkembang menjadi kecelakaan besar ketika
mekanisme proteksi antarlapis tidak bekerja secara sempurna.

“Jadi evaluasi tidak boleh berhenti pada pencarian kesalahan teknis
individual saja,” ucap Legislator dari Dapil Sulawesi Selatan II tersebut.

“Tetapi harus masuk pada pertanyaan yang lebih mendasar yakni apakah sistem persinyalan, komunikasi lapangan, prosedur penghentian darurat, dan koordinasi antaroperator telah benar-benar dirancang untuk menghadapi kondisi gangguan berlapis dalam koridor lalu lintas sepadat ini,” sambungnya.

Iwan menekankan, jalur yang dipakai secara bersamaan oleh berbagai jenis layanan kereta membutuhkan standar pengamanan yang jauh lebih presisi dibanding jalur tunggal layanan homogen.

“PT KAI harus mampu menyiapkan sistem komunikasi dan pengendalian secara terintegrasi sehingga dapat mengontrol setiap pergerakan kereta, meski berbeda layanan. Sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” tukas Iwan.

Mengenai banyaknya korban akibat gerbong KRL paling belakang berisi gerbong penumpang, Iwan menilai semestinya kejadian seperti itu dapat dihindari.

“Sebetulnya hal seperti ini tidak perlu terjadi jika komunikasi dan pusat kendali terkoordinasi dengan baik. Jadi harus ada mitigasi untuk semua, bagaimana sinyal disampaikan secara merata,” sebutnya.

“Ketika ada sebuah kejadian, seluruh kereta dari berbagai layanan berhenti semua sampai penanganan insiden termasuk kecelakaan, selesai ditangani,” lanjut Iwan.

Pimpinan Komisi bidang transportasi dan infrastruktur DPR tersebut pun mendorong dipercepatnya program pemisahan jalur operasional kereta. Menurut Iwan, KRL dan kereta antarkota memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental.

“Pemisahan jalur operasional kereta harus menjadi prioritas. Penyelesaian proyek Double-Double Track Jakarta–Cikarang tidak hanya penting untuk meningkatkan kapasitas, tetapi juga keselamatan,” jelasnya.

Dalam jangka menengah, kata Iwan, konsep ini perlu diperluas seiring dengan pengembangan layanan KRL ke wilayah yang lebih jauh. Selama pemisahan belum sepenuhnya terwujud, ia mengatakan pengaturan kecepatan dan jarak antar kereta harus memberikan margin keselamatan yang memadai.

“Konsekuensi kapasitas rel akan berkurang dan jadwal perjalanan kereta api perlu direvisi,” tambah Iwan.

Selain itu, Iwan juga mengingatkan pentingnya penataan ruang di sepanjang jalur kereta api mengingat aktivitas masyarakat yang tidak terkendali, akses tidak resmi, serta lemahnya penegakan tata ruang dapat menjadi sumber gangguan serius bagi operasional kereta.

“Diperlukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan lingkungan jalur tetap aman dan sesuai peruntukannya demi menghindari risiko atau ancaman keamanan pada jalur kereta,” sebutnya.

Terakhir, Iwan meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perlu dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama regulator, khususnya Kementerian Perhubungan. Komisi V DPR RI disebut akan meminta klarifikasi terkait hal ini sebagai bentuk pengawasan.

“Pendekatan keselamatan modern menekankan bahwa sistem harus mampu mencegah kesalahan berkembang menjadi kecelakaan fatal, bukan sekadar merespons setelah kejadian,” tutup Iwan.