Perkuat Struktur Perdagangan, Kemendag Dukung Penuh Implementasi KBLI 2025

MONITOR, Jakarta – Kementerian Perdagangan menegaskan dukungan penuh terhadap implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang ditetapkan Badan Pusat Statistik. Langkah ini diambil untuk memperkuat struktur perdagangan nasional agar adaptif terhadap model bisnis baru dan ekonomi digital.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, KBLI 2025 menyempurnakan KBLI 2020 dengan mengakomodasi berbagai jenis kegiatan usaha baru yang muncul akibat digitalisasi dan perubahan pola distribusi.

“Penyempurnaan melalui KBLI 2025 menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat struktur perdagangan nasional agar semakin adaptif terhadap perkembangan model bisnis, sehingga mampu meningkatkan daya saing usaha,” ujar Mendag yang akrab disapa Busan, Senin (28/4/2026).

Mendag mengimbau pelaku usaha segera menyesuaikan diri dengan klasifikasi baku terbaru guna memperlancar kegiatan berusaha.Berlaku Juni 2026, Akomodasi AI hingga Coworking Space KBLI 2025 tertuang dalam Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 yang diundangkan 18 Desember 2025.

Aturan ini memiliki masa transisi enam bulan dan menjadi instrumen penting dalam pemetaan risiko, penetapan perizinan, serta penentuan kewenangan pembina sektor sesuai PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Menurut Mendag Busan, sektor perdagangan menghadapi perubahan signifikan mulai dari digitalisasi, munculnya model bisnis baru, hingga perubahan pola distribusi barang. “Oleh karena itu, klasifikasi usaha harus mampu mengikuti perkembangan agar kebijakan yang dihasilkan tetap relevan,” katanya.

KBLI 2025 mengakomodasi perkembangan ekonomi digital, kecerdasan buatan (AI), konten kreator, energi baru seperti penangkapan dan penyimpanan karbon, serta model bisnis factoryless goods producers (FGP). Perubahan dilakukan lewat penggabungan, pemecahan klasifikasi, dan penataan ulang jasa berbasis teknologi.Di sektor perdagangan, penyesuaian menyasar model ruang kerja bersama atau coworking space. Pada distribusi, terjadi pemisahan sektor kendaraan bermotor dan suku cadang menjadi perdagangan besar dan eceran, serta pembentukan kode baru untuk pusat perbelanjaan.

KBLI Khusus E-Commerce Dihapus, Jadi Jasa Intermediasi
KBLI 2025 membawa perubahan signifikan pada klasifikasi niaga elektronik. Kini seluruh bidang usaha dapat dijalankan secara daring maupun luring tanpa memerlukan klasifikasi khusus perdagangan elektronik.KBLI khusus platform Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tidak lagi digunakan. Sebagai gantinya, platform PMSE diklasifikasikan sebagai jasa intermediasi yang melekat pada masing-masing sektor usaha.

Contohnya, platform digital intermediasi perdagangan eceran masuk dalam KBLI 47901, sedangkan aktivitas jasa intermediasi untuk jasa perorangan diklasifikasikan dalam KBLI 96400.“Dengan klasifikasi yang lebih sederhana namun komprehensif, pelaku usaha akan lebih mudah menentukan kegiatan usahanya. Pemerintah pun dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Mendag Busan.

Libatkan Asosiasi, Masa Transisi hingga 18 Juni 2026
Penyusunan KBLI 2025 melibatkan asosiasi pelaku usaha dari sektor ritel, otomotif, pengelola pusat perbelanjaan, hingga penjualan langsung. Kolaborasi ini memastikan hasil evaluasi mencerminkan kondisi riil di lapangan.Selama masa transisi hingga 18 Juni 2026, KBLI 2020 dan KBLI 2025 dapat digunakan secara paralel. Perizinan usaha yang telah terbit tetap berlaku, sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir terhadap gangguan operasional.

Mendag Busan berharap KBLI 2025 memperkuat peran sektor perdagangan dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. “Kami ingin memastikan sektor perdagangan yang semakin kuat sebagai penggerak distribusi barang, mendukung kelancaran rantai pasok, dan pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkasnya.