HUKUM

Hukuman Pinangki Dipotong, PKS: Ini Jadi Preseden Buruk!

MONITOR, Jakarta – Pemangkasan masa hukuman bagi jaksa Pinangki Sirna Malasati oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menuai kritik dari politikus PKS, Mardani Ali Sera.

Dimana, hakim memutuskan untuk menyunat hukuman dari 10 tahun menjadi empat tahun penjara atas tindakan penerimaan suap, permufakatan jahat, dan pencucian uang yang dilakukan Pinangki. Pemotongan hukuman ini diambil atas pertimbangan Pinangki dianggap sudah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Mardani pun mengaku prihatin atas pemotongan hukuman bagi terdakwa korupsi. Menurutnya hal tersebut akan menjadi preseden buruk di masa mendatang.

“Keprihatinan kita bersama. Dengan data yang gamblang terkait kasusnya, pemangkasan bisa jadi preseden buruk,” kata Mardani Ali Sera, dalam keterangan tertulisnya.

Anggota DPR RI ini mengingatkan seharusnya hakim mempertimbangkan integritas institusi manakala mengambil keputusan. Mardani khawatir publik tidak akan percaya atas integritas lembaga penegak hukum kedepannya.

“Sebagai penegak hukum, tindakan yang dilakukan jelas menimbulkan dampak luar biasa bagi institusi ybs. Ada integritas institusi penegak hukum yang dipertaruhkan, kepercayaan publik bisa tergerus,” ucapnya mengingatkan.

Menurutnya upaya pemberantasan korupsi akan selalu menghadapi tantangan. Pemotongan hukuman Pinangki ini, dikatakan Mardani, tentu menambah kesedihan setelah kejadian tidak lolosnya 75 pegawai berdedikasi KPK.

Recent Posts

Kementerian UMKM Perkuat Ekosistem Wirausaha Sulsel melalui Bursa Wirausaha Unggulan

MONITOR, Makassar — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat ekosistem kewirausahaan daerah melalui…

3 jam yang lalu

Dari Aspirasi Komunitas Tuli hingga Masuk MTQ Nasional, Kemenag Terus Kembangkan Al-Qur’an Isyarat

MONITOR, Semarang - Pengembangan Al-Qur’an Isyarat di Indonesia terus bergerak maju, mulai dari aspirasi komunitas…

5 jam yang lalu

Menteri Agama Lantik Dirjen Pesantren Pertama dan Empat Rektor PTKN

MONITOR, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar melantik Direktur Jenderal (Dirjen) Pesantren pertama serta empat…

8 jam yang lalu

Kemnaker: UU PPRT Perjelas Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja…

10 jam yang lalu

Kemenhaj Luncurkan Hotline Pengaduan “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” untuk Perkuat Perlindungan Jemaah

MONITOR, Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meluncurkan hotline pengaduan “Bongkar Mafia Haji dan…

11 jam yang lalu

Menag Raih Penghargaan Bali Top Hospitality Leader in Religious Tourism Development

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar mendapat penghargaan di bidang pengembangan pariwisata keagamaan. Menag…

14 jam yang lalu