Komisi Bidang Anak DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Jangan Tutup Mata pada Sistem yang Gagal

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq mengecam keras kasus kekerasan di daycare yang telah menyiksa anak-anak dan balita. Ia pun meminta penanganan kasus itu tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku semata.

“Jangan hanya tangkap pelaku di lapangan. Bongkar sistem yang membiarkan ini terjadi dan evaluasi total fasilitas layanan daycare. Jangan tutup mata pada sistem yang gagal,” kata Maman Imanulhaq, Selasa (28/4/2026).

Seperti diketahui, kasus dugaan penganiayaan di tempat penitipan anak Daycare Little Aresha, Yogyakarta, tengah menjadi perhatian publik. Polisi telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka, mulai dari pimpinan lembaga tersebut hingga staf lapangan.

Dari laporan sementara, ada 53 anak yang terindikasi mengalami kekerasan dari total 103 anak yang terdaftar di Daycare Little Aresha. Korban mengalami kekerasan seperti diikat tangan dan kakinya, tidak diberi makan-minum secara layak, sampai dibiarkan tidur tanpa alas dengan hanya mengenakan popok.

Menurut Maman, kasus kekerasan di tempat penitipan anak menunjukkan adanya masalah yang lebih dalam dari sekadar perilaku individu. Ia menyebut praktik pengasuhan yang berujung penyiksaan sebagai indikasi lemahnya pengawasan negara terhadap lembaga-lembaga daycare yang kian menjamur, terutama di wilayah perkotaan.

“Ini menjadi ironi yang harus dihadapi para orang tua. Di satu sisi, kebutuhan ekonomi memaksa mereka mempercayakan anak kepada layanan pengasuhan. Di sisi lain, negara belum hadir secara serius untuk memastikan standar keamanan dan kelayakan fasilitas daycare,” papar Maman.

“Orang tua menitipkan anak untuk dijaga, bukan untuk disakiti. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ini pengkhianatan terhadap kepercayaan publik,” imbuh pria yang akrab disapa Kiai Maman itu.

Kiai Maman juga mempertanyakan bagaimana praktik kekerasan bisa berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu tertentu. Menurutnya, celah pengawasan, lemahnya kontrol perizinan, serta tidak adanya standar ketat terhadap pengasuh menjadi faktor yang memungkinkan kasus serupa terus berulang.

Alih-alih melihat kasus ini sebagai peristiwa insidental, Kiai Maman pun mendorong Pemerintah menjadikannya sebagai pintu masuk untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola daycare di Indonesia.

“Kalau kasus seperti ini terus berulang, berarti ada yang salah dengan sistemnya. Dan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan memenjarakan pelaku,” tegas Kiai Maman.

Komisi VIII DPR RI, lanjut Maman, akan mendorong Pemerintah untuk memperketat pengawasan serta memastikan perlindungan anak menjadi prioritas dalam setiap kebijakan terkait layanan pengasuhan.

“Apalagi menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), baru 30,7 persen layanan daycare di Indonesia yang memiliki izin operasional,” ujar Legislator dari Dapil Jawa Barat IX itu.

Sementara sisa daycare yang lainnya, sebagian besar masih berjalan dengan standar legalitas yang lemah dan dinilai bukan sekadar persoalan administratif semata.

“Angka tersebut justru memperlihatkan adanya ruang abu-abu dalam tata kelola pengasuhan anak usia dini yang selama ini berkembang lebih cepat daripada kapasitas negara dalam membangun sistem pengawasan yang utuh,” sebut Kiai Maman.

“Ketika kebutuhan keluarga urban terhadap daycare meningkat, negara menghadapi tantangan baru yakni memastikan bahwa ruang pengasuhan di luar rumah tetap berada dalam koridor perlindungan hak anak yang ketat dan terukur,” sambungnya.

Di tengah sorotan publik yang menguat, Kiai Maman pun mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengasuhan berada di titik rawan.

“Tanpa perbaikan yang nyata, bukan hanya rasa aman yang hilang, tetapi juga legitimasi negara dalam melindungi kelompok paling rentan. Maka harus ada evaluasi mengenai perizinan dan SOP layanan daycare untuk memastikan anak bertumbuh di tempat yang aman,” urai Kiai Maman.

“Kalau negara tidak segera membenahi ini, kita sedang membiarkan tragedi yang sama menunggu korban berikutnya,” pungkasnya.