Ilustrasi: Gedung Balaikota Depok
MONITOR, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor 443/222/Kpts/Dinkes/Huk/2021 tentang perpanjangan keenam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional pra Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) untuk pencegahan, penanganan, dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Depok melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan tersebut berlaku mulai 01 – 14 Juni 2021.
Dalam SK tersebut dijelaskan tentang upaya mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 pada hari libur atau hari libur nasional tahun 2021. Salah satunya Pemkot Depok kembali melakukan pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum (fasum)/tempat wisata/taman.
Dijelaskan mesyarakat di fasilitas umum atau tempat wisata atau taman dengan menerapkan kewajiban yaitu penerapan screening test antigen atau genose untuk fasilitas berbayar atau lokasi wisata indoor. Termasuk, penerapan protokol kesehatan secara ketat di fasilitas umum/ lokasi wisata outdoor.
Sementara untuk daerah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada zona oranye dan zona merah juga diberlakukan sejumlah aturan. Seperti kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat/taman dilarang.
Apabila terdapat pelanggaran, dilakukan penegakan hukum dalam bentuk penutupan lokasi sesuai ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.
MONITOR, Jakarta - Ketegangan internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian menguat. Gerakan…
MONITOR, Jakarta - Tak butuh waktu lama bagi TNI untuk turun tangan saat fasilitas publik…
MONITOR, Jakarta - Pemerintah terus memperkuat penanggulangan bencana di wilayah Sumatra melalui pengerahan personel Polri…
MONITOR, Bekasi – Melalui Direktorat Pesantren Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Qur’an memegang peran strategis…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama…
MONITOR, Tangerang Selatan - Proses integrasi Madrasah Pembangunan (MP) ke dalam pengelolaan Badan Layanan Umum…