Harga Plastik Meroket 100%, DPR Desak Pemerintah Selamatkan UMKM dari Krisis Global

MONITOR, Jakarta – Lonjakan harga plastik yang kian tak terkendali memicu kekhawatiran serius bagi keberlangsungan industri kecil di tanah air. Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menyoroti kenaikan harga bahan kemasan ini yang mencapai 30% hingga 100% di berbagai daerah, dengan harga eceran menyentuh angka Rp 28.000 hingga Rp 49.000 per kilogram.

Kenaikan drastis ini dipicu oleh terganggunya pasokan bahan baku plastik (nafta) akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Mengingat Indonesia masih bergantung pada impor sebesar 60% dari wilayah tersebut serta China dan Korea Selatan, fluktuasi harga minyak dunia dan gangguan logistik global langsung menghantam biaya operasional di tingkat domestik.

UMKM Paling Terpukul
Yoyok menegaskan bahwa bagi pelaku usaha mikro, plastik bukan sekadar pembungkus, melainkan komponen biaya produksi yang menentukan daya saing.

“Saat harga plastik di tingkat pasar naik hingga dua kali lipat, yang terdampak bukan hanya pedagang, melainkan ribuan pelaku usaha mikro, industri rumahan, hingga sektor ekonomi kreatif,” tegas Yoyok pada Senin (13/4/2026).

Menurutnya, para pelaku usaha kini terjepit di antara dua pilihan sulit: menaikkan harga produk dengan risiko kehilangan pembeli, atau menanggung beban biaya sendiri yang mengakibatkan margin keuntungan semakin menipis. Dampak ini pun mulai merembet ke komoditas lain seperti minyak goreng dan kedelai, yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat secara keseluruhan.

Ujian Nyata Peran Negara
Menghadapi situasi yang kian berat, Legislator asal Dapil Jawa Tengah X ini mendesak Pemerintah untuk segera melakukan intervensi nyata dan tidak hanya terpaku pada pengendalian harga BBM. Ia menilai perlunya perlindungan terhadap ekosistem usaha kecil agar tidak menjadi korban pertama dari gejolak global.

“Pemerintah harus gerak cepat menyiasati kenaikan harga. Beban ekonomi ganda masyarakat harus mendapat solusi dari Pemerintah, di sinilah ujiannya,” lanjutnya (13/4/2026).

Komisi VII DPR RI memastikan akan terus memantau langkah korektif Pemerintah dalam menjaga stabilitas bahan penunjang produksi. Yoyok berharap negara hadir untuk memastikan sektor UMKM tetap memiliki ruang bertahan di tengah ketidakpastian perang global yang belum berakhir.