PARLEMEN

Pemerintah Diminta Beri Kepastian terkait Pelaksanaan Haji 2021

MONITOR, Jakarta – Pemerintah diminta untuk segera memberikan keputusan apakah pelaksanaan ibadah haji di tahun 2021 ini dapat terlaksana atau sebaliknya. Anggota Komisi VIII DPR RI Rudi Hartono Bangun pun meminta pemerintah agar tidak bermain-main dalam urusan ini, apalagi memberikan harapan palsu bagi masyarakat.

“Intinya jangan memberikan harapan palsu. Pemerintah harus segera memutuskan apakah haji tahun ini diselenggarakan atau tidak, banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengenai kepastiannya,” ujar Rudi dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Politisi Partai NasDem ini menuturkan, sebelum pandemi Covid-19 masyarakat yang menunggu haji sangat lama, bahkan hingga puluhan tahun belum berangkat juga menunaikan ibadah haji. Apalagi, dengan masuknya wabah Covid dan tidak adanya haji tahun 2020 secara tidak langsung telah membuat antrian ibadah ketanah suci semakin lama.

“Di masa sebelum Covid aja, masyarakat yang nunggu untuk haji itu lama sekali, bahkan hingga puluhan tahun. Apalagi ditambah Covid, kemudian diperparah dengan tidak adanya haji tahun 2020, maka semakin lama lagi (waktu tunggu). Jadi intinya jangan di-PHP (pemberi harapan palsu). Kasihan masyarakat,” kata Rudi.

Rudi pun menambahkan, Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan pengumuman mengenai kepastian negara-negara mana saja yang boleh/ tidak boleh berangkat, salah satunya Indonesia. Keputusan Saudi menyebutkan bahwa ada kuota untuk negara ini, sehingga dapat dipastikan bahwa Indonesia tidak mendapatkan jatah haji.

“Kasih tahu aja Pak Menteri, bahwa haji tahun ini batal. Mau nunggu apalagi? Kasihan masyarakat, apalagi Pemerintah Arab Saudi juga sudah merilis pernyataan resmi bahwa haji tahun ini Indonesia tidak dapat jatah,” pungkasnya.

Recent Posts

BEM Nusantara DKI Jakarta Apresiasi Gubernur Tangani Persoalan Banjir

MONITOR, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara DKI Jakarta memberikan apresiasi kepada Gubernur Pramono…

5 jam yang lalu

DPR Desak Polisi Usut Kasus Jual Beli Rekening Judol, Dorong Pelaku Dijerat Hukuman Maksimal

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas pihak-pihak…

7 jam yang lalu

24 Calon Dubes Penuhi Syarat, DPR Harap Diplomasi RI Makin Kuat

MONITOR, Jakarta - Komisi I DPR RI telah merampungkan fit and proper test 24 calon…

7 jam yang lalu

DPR Desak Kasus Kematian Brigadir Nurhadi Diusut Transparan, Soroti Gaya Hidup Aparat

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding menegaskan bahwa penanganan kasus kematian…

7 jam yang lalu

571 Ribu Penerima Bansos Terindikasi Judol, Puan: Telusuri Tuntas, Masyarakat Rentan Jangan Jadi Korban

MONITOR, HJakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera melakukan penelusuran dan validasi…

7 jam yang lalu

IPW Sebut Penambahan Anggaran untuk Polri Adalah Sebuah Keniscayaan, Ini Alasannya

MONITOR, Jakarta - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, mengungkapkan bahwa penambahan anggaran…

14 jam yang lalu