MONITOR, Jakarta – Pemerintah diminta untuk segera memberikan keputusan apakah pelaksanaan ibadah haji di tahun 2021 ini dapat terlaksana atau sebaliknya. Anggota Komisi VIII DPR RI Rudi Hartono Bangun pun meminta pemerintah agar tidak bermain-main dalam urusan ini, apalagi memberikan harapan palsu bagi masyarakat.
“Intinya jangan memberikan harapan palsu. Pemerintah harus segera memutuskan apakah haji tahun ini diselenggarakan atau tidak, banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengenai kepastiannya,” ujar Rudi dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021).
Politisi Partai NasDem ini menuturkan, sebelum pandemi Covid-19 masyarakat yang menunggu haji sangat lama, bahkan hingga puluhan tahun belum berangkat juga menunaikan ibadah haji. Apalagi, dengan masuknya wabah Covid dan tidak adanya haji tahun 2020 secara tidak langsung telah membuat antrian ibadah ketanah suci semakin lama.
“Di masa sebelum Covid aja, masyarakat yang nunggu untuk haji itu lama sekali, bahkan hingga puluhan tahun. Apalagi ditambah Covid, kemudian diperparah dengan tidak adanya haji tahun 2020, maka semakin lama lagi (waktu tunggu). Jadi intinya jangan di-PHP (pemberi harapan palsu). Kasihan masyarakat,” kata Rudi.
Rudi pun menambahkan, Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan pengumuman mengenai kepastian negara-negara mana saja yang boleh/ tidak boleh berangkat, salah satunya Indonesia. Keputusan Saudi menyebutkan bahwa ada kuota untuk negara ini, sehingga dapat dipastikan bahwa Indonesia tidak mendapatkan jatah haji.
“Kasih tahu aja Pak Menteri, bahwa haji tahun ini batal. Mau nunggu apalagi? Kasihan masyarakat, apalagi Pemerintah Arab Saudi juga sudah merilis pernyataan resmi bahwa haji tahun ini Indonesia tidak dapat jatah,” pungkasnya.
