POLITIK

Tok! Menkumham Tolak Hasil KLB Demokrat Kubu Moeldoko

MONITOR, Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang diselenggarakan di Deli Serdang pada tanggal 5 Maret 2021 lalu. KLB tersebut menetapkan Kepala KSP Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat.

Keputusan resmi ini disampaikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dalam konferensi pers secara daring siang ini, Rabu (31/3/2021).

“Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021, ditolak,” ucap Yasonna Laoly dalam konferensi pers daring.

Yasonna menegaskan keputusan itu dibuat pemerintah berdasarkan sejumlah pertimbangan secara objektif dan transparan.

“Kami sampaikan sejak awal, bahwa pemerintah bersikap objektif transparan dalam memberi keputusan tentang persoalan partai politik ini,” terangnya.

Recent Posts

Gelar MHQ Internasional bagi Penyandang Disabilitas Netra di Jakarta

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) untuk pertama kalinya akan menggelar Musabaqah Hifzil Qur’an (MHQ)…

37 menit yang lalu

Anggaran Kesehatan Harus Jadi Solusi Adil Semua Pihak, Bukan Hanya Angka di APBN

MONITOR, Jakarta - Politisi Fraksi PKS sekaligus Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan…

1 jam yang lalu

Menteri Maman Yakini Program 3 Juta Rumah Jadi Mesin Pertumbuhan UMKM

MONITOR, Bekasi - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan dukungan penuh…

2 jam yang lalu

Menag Dorong Kurikulum Cinta dan Kerukunan Umat untuk Wujudkan Asta Cita

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasarudin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama berkomitmen mengimplementasikan Asta Cita…

10 jam yang lalu

Jasa Marga dan Pemkot Bandung Jajaki Kolaborasi Wujudkan Ikon Kota Bandung di Ruas Tol Cipularang

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. bersama Pemerintah Kota Bandung memulai pembicaraan strategis…

15 jam yang lalu

Wacana Beli LPG 3 Kg Pakai NIK, Puan Minta Ada Edukasi Maksimal ke Rakyat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi wacana kebijakan Pemerintah terkait penggunaan Nomor…

16 jam yang lalu