PEMERINTAHAN

Pesan Jokowi, Bupati Harus Punya Skala Prioritas Belanja APBD

MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo memberikan peringatan kepada para bupati agar lebih fokus konsolidasi dalam merancang anggaran. Para bupati juga diminta untuk memiliki skala prioritas dalam menggunakan APBD.

Pesan ini diungkapkan Jokowi agar penggunaan APBD lebih transparan dan kalkulasinya lebih matang. Kepala Negara ini juga meminta agar anggaran di kabupaten tidak dibagi rata kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Konsolidasi anggaran artinya apa rencana APBD harus dilihat betul-betul, yang biasa nggak buka secara detail sekarang buka secara detail, cek secara detail, ke mana larinya, outputnya apa, outcomenya apa? Semua harus dikalkulasi, semua harus dihitung,” kata Jokowi saat membuka Munas V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021, melalui laman YouTube Setpres, Jumat (26/3/2021).

Konsolidasi anggaran ini juga menutup celah pembelanjaan yang selama ini dilakukan secara berlebihan tanpa ada skala prioritas.

“Jangan membelanjakan, sudah sering saya sampaikan untuk banyak pos belanja. Semua dinas diberi, semua semua semua, kita nggak punya skala prioritas,” pintanya tegas.

Lebih jauh, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta para bupati untuk memiliki skala prioritas dalam menggunakan APBD. Skala prioritas ini penting dimiliki agar manfaat dana APBD dirasakan langsung untuk rakyat.

Recent Posts

Menaker: Hakim Ad Hoc PHI Jaga Kepastian Hukum

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pertimbangan hakim yang adil dan jelas menjadi bagian…

2 jam yang lalu

Guru Besar UIN Jakarta: Rekognisi Pesantren Perlu Diikuti Afirmasi Anggaran

MONITOR, Jakarta - Rekognisi negara terhadap pesantren perlu diterjemahkan ke dalam afirmasi kebijakan dan anggaran…

2 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perkuat Inkubator untuk Cetak Wirausaha Berkualitas

MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…

12 jam yang lalu

Menag Berhentikan Prof. Muzakki sebagai Rektor UIN Surabaya

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…

12 jam yang lalu

Wamenaker: Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Oktober 2026

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…

13 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri: Swasembada Pangan Harus Menyejahterakan Petani

MONITOR, Jakarta - Capaian swasembada pangan tidak cukup diukur dari peningkatan produksi dan ketersediaan pangan…

1 hari yang lalu