POLITIK

KPK Temukan 16,7 Juta Penerima Bansos Fiktif, Risma Diminta Transparan

MONITOR, Jakarta – Publik kembali dihebohkan oleh kabar ditemukannya daftar penerima bantuan sosial (Bansos) fiktif. Dimana, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyampaikan bahwa pihaknya menemukan 16,7 juta penerima bansos tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan).

Menyikapi kasus adanya dugaan penerima bansos fiktif ini, politikus Demokrat Benny K. Harman meminta Menteri Sosial, Tri Rismaharini, terbuka menjelaskan simpang siur rumor tersebut.

“Mensos Ibu Risma yth. Mohon jelaskan terbuka informasi beredar luas tentang 16,7 juta penerima Bansos fiktif, tidak ada NIK,” pinta Benny Harman, Rabu (20/1/2021).

Anggota Komisi III DPR RI ini mengingatkan, apabila masalah ini tidak diselesaikan maka khawatir akan menjadi skandal besar di awal tahun 2021 ini.

“Kalo tidak, ini bakal menjadi skandal besar yang meledak awal tahun. Ingat, protes menurunkan pemimpin antara lain karena pusaran korupsi sekitar istana,” cetusnya.

Recent Posts

Pemanfaatan AI di Indonesia Masih Rendah

MONITOR, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan pentingnya kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi percepatan…

5 jam yang lalu

Industri Arang Kelapa Pacu Produksi dan Efisiensi Energi

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus memacu para pelaku industri nasional, termasuk sektor industri kecil dan…

5 jam yang lalu

Dorong Kebijakan Pro Nelayan, KNTI: Kita Pernah Berhasil di Era Rokhmin Dahuri

MONITOR, Jakarta - Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengingatkan bahwa berbagai…

7 jam yang lalu

Menaker Tegaskan Nyawa Pekerja Tak Boleh Jadi Taruhan, Balai K3 Diminta Lebih Proaktif Tekan Kecelakaan Kerja

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan dalam aktivitas kerja.…

8 jam yang lalu

Ketua Komisi XIII DPR: Kasus PRT Dipolisikan Anggota DPRD Overcriminalization, Potensi Langgar HAM

Ketua Komis XIII DPR RI, Willy Aditya menyoroti kasus Pekerja Rumah Tangga (PRT) bernama Refpin…

8 jam yang lalu

Soroti Isu Infrastruktur Sekolah, Puan: Layanan Pendidikan yang Merata Adalah Hak Dasar Anak

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai persoalan berkenaan dengan sarana dan…

8 jam yang lalu