Dorong Kebijakan Pro Nelayan, KNTI: Kita Pernah Berhasil di Era Rokhmin Dahuri

MONITOR, Jakarta – Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengingatkan bahwa berbagai persoalan klasik masih membayangi sektor perikanan, khususnya bagi nelayan. Salah satu isu krusial adalah keterbatasan akses terhadap bahan bakar minyak (BBM), yang menjadi elemen vital dalam aktivitas penangkapan ikan.

Hal tersebut disampaikan Dani Setiawan dalam sesi Talkshow acara Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) periode 2025–2030 pada Selasa 14 April 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta.

Dalam konteks tersebut, ia mengangkat kembali keberhasilan kebijakan masa lalu di era Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004, yakni Rokhmin Dahuri, melalui pembangunan SPBU nelayan. Program tersebut terbukti mampu meningkatkan akses energi dan berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan.

“Kita bicara hilirisasi dan ekspor, tapi nelayan masih kesulitan BBM. Ini masalah dasar yang belum selesai,” katanya

Ia menegaskan bahwa program pemerintah harus menyentuh realitas, bukan sekadar konsep.

“Jangan sampai program besar hanya bagus di atas kertas. Nelayan butuh solusi nyata, seperti SPBU nelayan yang dulu pernah terbukti berhasil di era Rokhmin Dahuri,” tegasnya.

Sementara itu Pakar Kemaritiman yang juga Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri menilai persoalan utama bukan pada potensi, tetapi pada keberanian kebijakan.

“Masalah kita bukan kekurangan sumber daya, tapi kurangnya keberpihakan. Kalau mau maju, beri ‘karpet merah’ untuk investasi—permudah izin, beri kepastian hukum, dan bangun infrastruktur,” ungkapnya

Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Gus Dur dan Megawati itu bahkan menegaskan bahwa tanpa reformasi kebijakan, sektor kelautan hanya akan menjadi “raksasa tidur”.

“Potensinya besar, tapi kalau tidak dikelola serius, kita hanya akan jadi penonton di negeri sendiri,” terangnya.

Sementara itu, Dirjen Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Kartika Listriana mengingatkan bahwa konflik ruang dan ketidakpastian tata kelola masih menjadi hambatan laten.

“Tanpa kepastian ruang laut, investasi akan ragu. Kita harus pastikan tata ruang jelas, terencana, dan tetap menjaga keseimbangan ekologi,” katanya.

Sebagai informasi kepengurusan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) periode 2025–2030 resmi dilantik di Hotel Borobudur Jakarta pada Selasa, 14 April 2026.

Dalam sambutannya pada acara tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa peran pemerintah daerah kini tidak lagi bisa berjalan biasa.

“Pemerintah daerah harus berani naik kelas. Tidak cukup hanya meningkatkan produksi, tetapi harus masuk ke hilirisasi, inovasi produk, dan penguatan rantai pasok agar memiliki nilai tambah tinggi dan daya saing global,” ungkapnya.