PARLEMEN

Terganjal Izin BPOM, Gerindra Minta Pemerintah Transparan soal Vaksin

MONITOR, Jakarta – Program vaksinasi massal akan dilakukan, apalagi pemerintah sudah memborong setidaknya 400 juta dosis vaksin Covid-19. Vaksin yang diimpor pemerintah terdiri dari vaksin Sinovac hingga Pfizer, dan didatangkan secara bertahap.

Di tahap pertama, sebanyak 1,2 vaksin produksi Sinovac sudah tiba dan siap digunakan. Namun berdasarkan kabar yang beredar, vaksin tersebut belum mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Terkait ganjalan tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari, meminta agar pemerintah secara terbuka memberitahukan hasil uji klinis terhadap vaksin-vaksin yang akan digunakan.

Putih juga menyatakan, sebaiknya pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara intensif dan komunikatif kepada masyarakat, khususnya terkait khasiat, mutu, dan keamanan vaksin.

“Beberapa hal yang penting diperhatikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan program vaksinasi ini, khususnya terkait kesiapan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan,” imbuh Legislator dari Fraksi Gerindra ini.

Recent Posts

Dosen UIN Jakarta: Relasi Kuasa yang Tak Sehat jadi Akar Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan

MONITOR, Brebes - Dosen Sekolah Pascasarjana sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu…

3 jam yang lalu

Pengasuh Pesantren se-Kabupaten Brebes Deklarasikan Komitmen Anti Kekerasan Seksual

MONITOR, Brebes - Ratusan pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, mendeklarasikan komitmen bersama mewujudkan…

3 jam yang lalu

Kebuntuan Arah Pembangunan Indonesia di Tengah Distorsi Program Populis dan Keterpurukan Moneter

Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…

14 jam yang lalu

Benarkah Hantavirus Bisa Jadi Pandemi Baru? Ahli Epidemiologi UIN Jakarta Beri Penjelasan dan Imbauan Penting

MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…

15 jam yang lalu

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

17 jam yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

17 jam yang lalu