Komisi IX DPR Ingatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tak Terganggu Buntut Defisit BPJS Kesehatan

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang kembali mengalami tekanan dengan defisit sekitar Rp 2 triliun setiap bulan. Ia pun mengingatkan agar kondisi ini tak mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Menurut Netty, kondisi tersebut harus menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan sistemik demi menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“JKN adalah program strategis yang menjadi tumpuan jutaan rakyat Indonesia. Karena itu, munculnya defisit bulanan sebesar Rp 2 triliun tidak boleh dianggap sebagai persoalan rutin yang cukup diselesaikan dengan suntikan dana jangka pendek,” kata Netty, Kamis (11/6/2026).

Berdasarkan paparan BPJS Kesehatan kepada Komisi IX DPR RI, pembayaran klaim JKN saat ini mencapai Rp 16 hingga Rp 16,5 triliun per bulan, sementara penerimaan iuran hanya sekitar Rp14 triliun.

Netty menilai kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

“Jika pengeluaran secara konsisten lebih besar daripada pendapatan, maka pemerintah perlu menjelaskan kepada publik apa akar masalahnya,” jelas Netty.

“Apakah karena meningkatnya beban penyakit, kepatuhan iuran yang belum optimal, ketidaktepatan perhitungan aktuaria, atau persoalan tata kelola yang perlu diperbaiki,” imbuhnya.

Netty pun menyambut baik rencana dukungan dana sebesar Rp 20 triliun dari pemerintah. Namun ia mengingatkan bahwa bantuan tersebut tidak boleh membuat pemerintah menunda reformasi yang lebih mendasar.

“Tambahan anggaran tentu membantu menjaga likuiditas dalam jangka pendek. Tetapi kita tidak boleh terus-menerus mengandalkan solusi darurat. Yang dibutuhkan adalah langkah korektif yang mampu memperkuat fondasi pembiayaan JKN dalam jangka panjang,” papar Netty.

Netty juga meminta pemerintah memastikan tekanan keuangan BPJS tidak berdampak pada kualitas layanan kesehatan yang diterima masyarakat.

“Jangan sampai fasilitas kesehatan mengalami keterlambatan pembayaran klaim, kemudian berimbas pada pelayanan pasien,” tegas politikus PKS itu.

“Apalagi masyarakat saat ini semakin bergantung pada JKN untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan mereka,” lanjut Netty.

Netty menilai momentum ini harus digunakan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan sistem JKN.

“Termasuk efektivitas pengelolaan dana, kepatuhan pembayaran iuran, validitas data peserta, hingga penguatan upaya promotif dan preventif untuk menekan beban penyakit yang dapat dicegah,” ujarnya.