PARLEMEN

Belum Dapat Izin Edar BPOM, Politikus Demokrat Khawatir Rakyat Ogah Divaksin

MONITOR, Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga kini belum memberikan izin edar terhadap vaksin Covid-19 yang didatangkan dari Sinovac, perusahaan farmasi asal China.

Politikus Demokrat Lucy Kurniasari pun keberatan jika vaksinasi dilakukan, disaat uji prosedur perizinan belum tuntas.

Lucy mengatakan, ganjalan tersebut tentu akan mempengaruhi kepercayaan rakyat atas vaksin asal Sinovac itu. Sehingga, wajar apabila rakyat tidak mau divaksin Covid.

“Rakyat akan percaya vaksin apabila Pemerintah patuh pada proses uji dan perizinan edar vaksin dari BPOM. Sementara saat ini, BPOM belum pernah mengeluarkan izin edar untuk vaksin Covid-19,” ujar Lucy, yang merupakan Anggota Komisi IX Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Rabu (6/1/2021).

Menurutnya, apabila pelaksanaan vaksinasi ingin berjalan mulus, maka pemerintah harus mengikuti prosedur yang berlaku di Indonesia.

“Setiap obat yang akan digunakan harus mendapatkan izin edar dari BPOM. Hingga sekarang, BPOM belum pernah mengeluarkan izin edar untuk vaksin Covid-19,” tandas Lucy.

Recent Posts

Rapim Kemenag DKI Jakarta, Kabiro SDM Sebut Kepemimpinan Level 5

MONITOR, Jakarta— Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenag RI, Muhammad Zain menegaskan pentingnya lompatan kinerja…

6 jam yang lalu

Bebas OPTK, 188,7 Ton Cengkih Asal Natuna Berlayar ke Semarang

MONITOR, Batam - Jaminan kesehatan komoditas bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), kumbang tanduk…

6 jam yang lalu

Hasil Seleksi Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 Diumumkan 18 Juni 2026, Peserta Diminta Pantau Skillhub

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengumumkan hasil seleksi Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN)…

8 jam yang lalu

Takziah ke Keluarga Petugas Haji di Malang, Wamenhaj Apresiasi Dedikasi Cak Imin Tetap Bertugas di Tanah Suci

MONITOR, Malang - Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengunjungi rumah…

1 hari yang lalu

Komisi Kesehatan DPR Harap Pemerintah Segera Realisasikan Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini berharap Pemerintah segera merealisasikan…

1 hari yang lalu

Banyak Kasus Badal Haji Fiktif, DPR Dorong Digitalisasi Layanan dan Perketat Pengawasan Petugas

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq menyoroti banyaknya temuan terkait…

1 hari yang lalu