PARLEMEN

Mardani Ali Sera: UU ITE Perlu Dievaluasi

MONITOR, Jakarta – Kriminalisasi aktivis dan sejumlah kalangan masyarakat atas represi digital menjai sorotan politikus PKS, Mardani Ali Sera.

Disamping mengerikan, Mardani menilai fenomena tersebut mengancam suara atau aspirasi aktivis yang selama ini lantang bersuara kritis. Apalagi, dikatakan Mardani, mereka dijerat dengan UU ITE.

“Kian banyak aktivis yang disadap dan diretas, tujuannya untuk membungkam suara kritis. Belum lagi penggunaan UU ITE untuk menekan lawan politik. Banyak dari mereka yang berujung jeruji,” papar Mardani, dalam keterangannya.

Mardani menyatakan, semakin hari UU ITE disalahgunakan untuk kepentingan lain, bahkan mengarah pada hal-hal yang bersifat politis. Padahal di awal, UU tersebut hanya diperuntukkan sebagai payung hukum atas transaksi bisnis di dunia digital.

Melihat dampaknya kian meresahkan, Mardani pun mendorong agar UU ITE segera dievaluasi.

“Kita perlu mengevaluasi UU ITE karena telah melahirkan unintended consequences, yang awalnya hanya diperuntukan menjadi payung hukum atas transaksi bisnis di dunia maya, namun diperuntukan untuk menerkam lawan politik,” imbuh Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini.

Recent Posts

Forum BRICS, Menperin RI dan Wapres Brasil Perkuat Kerja Sama Sektor Industri

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus mendorong penguatan kerja sama industri dengan negara mitra strategis,…

1 jam yang lalu

PPIH Pastikan Layanan Jemaah Aman dan Nyaman di Masjidil Haram

MONITOR, Jakarta - Menjelang puncak haji, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi memperkuat kesiapsiagaan…

3 jam yang lalu

Sesmen UMKM: Kolaborasi Pemerintah dengan Lembaga Pembiayaan Dukung UMKM Perempuan Maju

MONITOR, Jakarta - Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Arif Rahman Hakim, menekankan…

4 jam yang lalu

Kunjungi Smart Vertical Farming Beijing, Komisi IV DPR Pelajari Teknologi Pertanian Vertikal

MONITOR - Prof. Rokhmin Dahuri bersama 15 anggota Komisi IV DPR RI yang di pimpin…

5 jam yang lalu

Soroti Kasus Pemerasan Oknum Kadin, DPR: Industri Rakyat Juga Sering Kena Palak Jatah Preman!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo meyoroti kasus dugaan pemaksaan…

5 jam yang lalu

Status Kaldera Toba Terancam Dicabut, Puan Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Kartu Kuning UNESCO

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons kabar terkait keanggotaan Geopark Kaldera Toba…

6 jam yang lalu