POLITIK

Insiden Matikan Mikrofon, Sekjen DPR: Pimpinan Punya Hak

MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, menjelaskan insiden mikrofon mati saat anggota Fraksi Demokrat menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Senin (5/10/2020).

Indra mengungkapkan bahwa pimpinan sidang hanya menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban peserta rapat saat menyampaikan pendapat.

“Semua diberikan waktu untuk berbicara, bergantian. Jika sampai dimatikan mikrofonnya, itu hanya untuk menertibkan lalu lintas interupsi, pimpinan punya hak mengatur jalannya rapat,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Seperti ketahui, rapat paripurna ketika itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin dari Fraksi Golkar. Aziz sempat beradu pendapat dengan anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman.

Benny merasa tidak diberikan hak berbicara, sedangkan Aziz menyampaikan bahwa Fraksi Partai Demokrat sudah diberi tiga kali kesempatan berbicara dalam rapat paripurna itu, yakni kepada Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Hasan yang membacakan pandangan akhir tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja, serta Irwan Fecho dan Didi Irawadi Syamsuddin yang mengajukan interupsi sebelum RUU tersebut disahkan.

“Jadi mohon maaf, kita harus sama-sama memahami bahwa yang ingin berbicara bukan hanya Partai Demokrat, karena fraksi lain juga ingin menyampaikan pendapatnya. Saya pikir sudah jadi kewajiban pimpinan sidang untuk menertibkan jalannya rapat agar semua fraksi dapat hak menyampaikan aspirasi,” ujar Indra.

“Jadi dalam konteks ini, pimpinan rapat bukan menghalangi Fraksi Demokrat berbicara, tapi ingin memberi kesempatan fraksi lain untuk menyampaikan pendapatnya,” kata Indra melanjutkan.

Selain itu, Indra juga mengungkapkan bahwa mikrofon di ruang rapat paripurna DPR RI sudah diatur otomatis mati setelah lima menit digunakan. Hal itu dilakukan agar masing-masing anggota memiliki waktu bicara yang sama dan supaya rapat berjalan efektif serta terukur dari sisi waktu dan substansi.

“Supaya tidak ada tabrakan audio yang membuat hang, maka perlu diatur lalu lintas pembicaraan,” ungkapnya.

Recent Posts

BEM UPH Medan Gelar Spirit Run 2026, Dorong Gaya Hidup Sehat dan Generasi Unggul

MONITOR, Medan – Semangat hidup sehat dan kolaborasi lintas komunitas mewarnai gelaran Spirit Run 2026…

47 menit yang lalu

Kemnaker Perkuat Pembekalan Mahasiswa Hadapi Green Jobs dan Dunia Kerja Digital

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan melalui Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) terus memperkuat pembekalan mahasiswa untuk menghadapi…

2 jam yang lalu

Bappebti Dorong Percepatan SRG di Sulawesi Selatan

MONITOR, Makassar – Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus mendorong percepatan implementasi…

4 jam yang lalu

Update Korban Kecelakaan KA di Stasiun Bekasi Timur: 14 Meninggal dan 84 Luka, Posko KAI Dibuka untuk Keluarga

MONITOR, Bekasi - Peristiwa kecelakaan tabrakan Kereta Api Commuter Line dan KA Jarak jauh Argo…

4 jam yang lalu

Rektor UIN Jakarta Perkuat Diplomasi Moderasi Beragama dalam Forum Internasional di Wina, Austria

MONITOR, Wina, Austria - Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Asep Saepudin Jahar menghadiri pertemuan internasional…

7 jam yang lalu

KAI Sampaikan Permohonan Maaf, Fokus Evakuasi Penumpang di Stasiun Bekasi Timur

MONITOR, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan telah terjadi insiden operasional di wilayah…

11 jam yang lalu