POLITIK

Parpol Juga Bertanggungjawab Soal Disiplin Prokes di Pilkada 2020

MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengungkapkan bahwa partai politik (parpol) memiliki tanggung jawab terhadap kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Eddy menyebutkan, salah satu bentuk tanggung jawab itu adalah mengantisipasi agar jangan sampai Pilkada 2020 itu menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

“Ini adalah momentum menunjukkan partai politik bertanggungjawab dalam proses demokrasi,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Minggu (27/9/2020).

Eddy mengatakan bahwa parpol sebagai sebuah lembaga yang mengusung pasangan calon kepala daerah seharusnya tidak hanya sebatas mencari kemenangan saja, tapi juga harus bertanggungjawab terhadap hal-hal apa saja yang dilakukan oleh pasangan calon yang diusung.

“Di mana partai politik tidak hanya mau menang saja. Tetapi harus bertanggungjawab dalam pemenangan tersebut,” katanya.

Untuk penerapan prokes, Eddy menegaskan, parpol juga seharusnya terlibat. Eddy meminta agar parpol tidak hanya menyerahkan kepada aparat penegak hukum atau lembaga penyelenggara pilkada di tingkat daerah.

“Memang penegakan protokol kesehatan itu tidak hanya sepenuhnya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, aparat pelaksana dari kegiatan pemilu, KPU, Bawaslu. Tetapi, juga partai politik,” ujarnya.

“Parpol bagaimanapun juga mereka adalah yang mengusung pasangan calon dan bagi parpol protokol kesehatan harus betul-betul ditaati,” ungkap Eddy menambahkan.

Recent Posts

Lolos Karantina, 10.362 Ekor Ikan Hidup Asal Natuna Kembali Diekspor ke Hong Kong

MONITOR, Batam – Sebanyak 10.362 ekor ikan hidup asal Kabupaten Natuna kembali berhasil menembus pasar…

3 jam yang lalu

Rukun, Kompak dan Bahagia, Warga RT 03 Perumahan Muslim Alfalaah 3 Gelar Family Gathering

MONITOR, Cisarua - Dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi sekaligus memperkuat rasa kebersamaan, warga Perumahan Muslim Alfalaah…

14 jam yang lalu

Pajak JHT Jadi Polemik, Legislator: Negara Harusnya Beri Rasa Aman ke Pekerja di Tengah Ancaman PHK

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyoroti soal polemik pengenaan tarif pajak…

16 jam yang lalu

Komisi XIII DPR Soroti Pengadaan Gembok Ditjenpas yang Dalam 2 Tahun Capai Hingga Rp 92 M, Minta Ada Audit

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh menyoroti program pengadaann gembok…

16 jam yang lalu

Dorong Penanganan Karhutla, Prof Rokhmin: Edukasi Rakyat, Hukum Tegas Korporasi Pembakar Hutan

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan…

1 hari yang lalu

Legislator Kecam Lagu ‘Lalaki Langit’ karena Dinilai Lecehkan Perempuan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina mengecam lagu berjudul 'Lalaki…

1 hari yang lalu